
TOPTIME.CO.ID, ASAHAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)Serentak 2020 Kabupaten Asahan,di Aula Kantor Disdukcapil Asahan, Jumat (4/12/2020).
Pada kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh Plh. Bupati Asahan, Perwakilan KPUD Kabupaten Asahan, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kabupaten Asahan Drs. Supriyanto, M.Pd, dan para Camat se- Kabupaten Asahan.
Mengawali arahan dan bimbingannya Plh. Bupati Asahan Drs. John Hardi Nasution, M.Si, mengatakan Pemkab Asahan mengharapkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di era New Normal Pandemi C-19, khususnya di wilayah Kabupaten Asahan tetap menaati Protokol Kesehatan dari Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 C-19.
Untuk itu Drs. John Hardi Nasution, M.Si juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Disdukcapil Asahan akan terus berkoordinasi dengan KPUD Kabupaten Asahan dan Bawaslu Kabupaten Asahan dalam mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Akhir bimbingan dan arahannya Drs. John Hardi Nasution, M.Si menegaskan bahwa Pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Kabupaten Asahan, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Baca Juga :
- Respons Perubahan Global, Firdaus Intruksikan Anggota SMSI Jadi Pemandu Informasi yang Sehat
- Bukan Orang Baru di DPRD, Pengalaman Jadi Modal Utama Sekwan Subhan
- Open Bidding Sekda Lebak, Kompetensi dan Integritas Jadi Faktor Penentu
- PWI Banten Bersama Kejati Banten Komitmen Jaga Integritas dan Lawan Penyebaran Hoaks
- Mitra SPPG Cundamanik, Berikan bantuan Mobulier sekolah, Bantuan Oprasional Sekolah dan Santunan anak yatim
Pada waktu dan kegiatan yang sama Kadis Dukcapil Kabupaten Asahan Drs. Supriyanto, M.Pd mengatakan bahwa kita tidak ingin ada yang tidak memilih karena persoalan administrasi Kependudukan.
“Rapat koordinasi ini bukan untuk saling menyalahkan. Tapi, kita membangun komitmen. Tanggal 8 Desember itu, sudah harus zero, dan bisa memilih tanggal 9 Desember 2020,” tegas Drs. Supriyanto, M.Pd.
