Close

Terkait Laporan Dana Kampanye, Sudahkah KPU Kota Bekasi Laksanakan Rekomendasi Bawaslu ?

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI – DUGAAN pelanggaran tidak adanya laporan hasil audit dana kampanye Partai  Gerindra Kota Bekasi kepengurusan Eko Setyo Pramono, Badan  Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Bekasi telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, peraturan Bawaslu  nomor 29 tahun 2018 tentang  perubahan atas PKPU nomor 24 tahun 2019 tentang dana kampanye pemilihan umum, surat undangan klarifikasi partai gerindra kota bekasi versi  pengurus  Eko Setyo Parmono Nomor 49/K.Bawaslu . Prov-kab/HK.08/VI/2019 dan surat undangan klarifikasi  KPU Kota Bekasi Nomor 48/K.Bawaslu . Prov-kab/HK.08/VI/2019 serta merujuk surat KPU RI nomor 929/HK.06.01-SD/03/KPU/VI/2019 perihal kepengurusan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi 

Surat kantor akutan public Peddy HF Dasuki tentang penjelasan hasil audit tertanggal 18 Juni 2019

Dalam  surat rekomendasi no107/K Bawaslu Prov-Kab/PM 00.02/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Bekasi  Tomy Siswanto .

Surat rekomendasi yang ditujukan kepada  KPU  Kota Bekasi  agar berkoordiasi dengan kantor akutan publik Peddy HF Dasuki untuk melakukan audit susulan Partai Gerindra Kota Bekasi secra menyeluruh dan melaporkan hasil tersebut  kepada Bawslu Kota Bekasi. 

Selain itu  KPU Kota Bekasi agar memperhatikn Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Peraturan Bawaslu ( Perbawaslu ) dan Undang – undang Nomor 7 Tahub 2007 terkait LPDSK pasal 3 ayat 2 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye dan jika tidak ada hasil audit dari KAP maka sesuai Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 338 ayat 3 menjelaskan “ Dalam hal pengurus partai Politik  peserta pemilu tingkat pusat , tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten /kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor ankutan public yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimkasud pasal 335 ayat 21, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

Ketentuan kewajiban menyerahkan LPPDK diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut pengaturannya:

Pasal 335

  1. Laporan dana kampanye Pasangan calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara
  2. Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang dihrnjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
  3. Laporan dana kampanye calon anggota DPD peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara
  4. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi

(5) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

  1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada Peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
  2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupate n/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik pating lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Sanksinya:

Pasal 338

(3) Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

(4) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak, menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih. (AJ)

scroll to top