Lebak,- Upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu dari proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dimana pemerintah pusat menargetkan angka prevalensi stunting tahun pada 2024 menjadi 14%.
Hal tersebut dijelaskan Wakil Bupati Lebak saat membuka Rapat Kordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah, Rangaksbitung yang dilakukan secara Hibrid dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Para Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Lebak.
“Saya harap seluruh stakeholder dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat desa untuk memperkuat komitmen dan kerjasamanya dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten lebak dimana kerjasama ini untuk mencapai satu tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa depan yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing khususnya generasi muda di Kabupaten Lebak” Ungkap Wabup.
Baca Juga:
- Warga Berharap Pemerintah Secepatnya Berikan Solusi Terkait Pertambangan Rakyat, Utamakan Pembinaan
- Septo Subono S.P.M.Si Daftar sebagai Calon Ketua PGRI Kecamatan Cibadak 2026, Usung Visi Penguatan Profesionalisme Guru
- Diduga Palsukan Tanda Tangan, Dua Oknum Guru Dilaporkan ke Polres Serang
- Ketua PWI Lebak Kunjungi Ketua DPRD Perkuat Sinergi Informasi
- Perbaikan Jalan Leuwidamar–Pasar Kupa Tahun 2026 Terus Digenjot
Wabup juga menjelaskan dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Lebak masih terdapat perbedaan data Prevalensi Stunting dengan Pemerintah Pusat, dimana Pemerintah Pusat angka Prevalensi Stunting di Lebak masih sebesar 27% pada tahun 2021, sedangkan berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Dinas Kesehatan, angka Prevalensi Stunting di Lebak selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. dari sebesar 11,83% pada tahun 2019 menjadi 9,26% pada tahun 2020, dan menjadi 6,31% pada tahun 2021. perbedaan data ini disebabkan karena berbeda metode pendataannya, dimana Pemerintah Pusat melakukan pendataan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sementara Dinas Kesehatan Pemkab Lebak melakukan pendataan melalui EPPGBM
Untuk itu Wabup meminta kepada jajarannya untuk melakukan Rekonsiliasi terkait data tersebut diatas dengan pemerintah pusat untuk data sasaran yang jelas. (*)
