LEBAK – Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kab. Lebak, Mumu Najmuddin mengaku heran dengan adanya aksi penolakan kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan yang digadang-gadang akan menjadi Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari.
“Saya heran kenapa ada menolak nama Juwita Wulandari. Kan Juwita memenuhi syarat. Salah Juwita apa ? ” kata Mumu Najmuddin.
Kata dia, semua syarat formal untuk mejadi Ketua DPRD sudah terpenuhi.
“Syaratnya sudah terpenuhi, misalnya, Ketua DPRD itu harus anggota DPRD yng berasal dari partai pemenang. Nah, Juwita kader PDIP, tapi kenapa ditolak. Juwita itu anggota DPRD, syaratnya kan harus anggota DPRD. Terus salahnya dimana ?,” kata Mumu dengan nada heran.
Kalaupun, ada nama lain yang didukung oleh pemdemo, menurutnya ya silahkan saja didukung, tapi bukan berarti mereka berhak menolak seseorang yang memenuhi syarat.
“Hak untuk seseorang berkembang kan gak bisa dilarang ya, ” kata Mumu.
Menurutnya, ketentuan undang-undangnya sudah jelas, Ketua DPRD menjadi jatah PDIP dan penentuannya oleh DPP PDIP.
Jadi lanjut Mumu, polemik siapa Ketua DPRD Lebak merupakan masalah internal PDIP.
Dia mengatakan, Ormas, OKP dan LSM sebagai sosial kontrol lebih baik fokus mengurusi permasalahan kebangsaan dan ekonomi masyarakat yang saat ini.
“Partai politik regulasi dan fungsinya berbeda dengan LSM dan Ormas. Jadi, untuk persoalan internal partai, jangan ada intervensi dari luar, biarlah dinamikanya di internal partainya,” kata Mumu.
Terlebih lagi kata Mumu , setiap partai punya AD/ART dan mekanisme masing-masing untuk mengambil keputusan.
“Biarkan partai dengan kemandiriannya, dengan aturan internalnya. Nanti setelah diputuskan siapa Ketua DPRDnya, tugas masyarakat dan penggiat sosial untuk memantau kinerjanya,” katanya. (*)