TOPTIME.CO.ID, RANGKASBITUNG – Wakil Ketua DPRD Lebak, Ucuy Mashuri nampak heran saat beberapa anggota DPRD dari Fraksi Gerindra menolak usulan mobil dinas untuk 3 pimpinan DPRD Lebak di Raperda 2020. Pasalnya kata Ucuy di Raperda 2020 tidak ada usulan untuk membeli mobil dinas pimpinan dewan seperti yang disebutkan fraksi Gerindra.
Pernyataan Wakil Ketua Dewan ini disampaikan saat DPRD Lebak menggelar Rapat Paripurna IV dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2020, Kamis (21/11/2019)
“Saya juga bingung, yang dipersoalkan teman-teman dari Gerindra ini info darimana? Saat pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah- red) Gerindra tidak ada,” kata Ucuy.
Ucuy juga menyindir entah darimana info yang diterima Fraksi Gerindra.
“Entah info ghoib darimana,” sindirnya.
Salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB, Acep Dimyati pun menceletuk.
“Mungkin Gerindra kemakan hoax,” celetuk Acep yang disambut dengan tawa dari anggota dewan lainnya.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat didampingi Ucuy Mashuri (wakil ketua), Junaedi Ibnu Jarta (wakil ketua) sedangkan dari unsur eksekutif hadir Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi.
Rapat sempat diskorsing selama 10 menit karena fraksi Gerindra meminta waktu untuk melakukan lobi-lobi.
Semua fraksi yang hadir, kecuali Gerindra meminta RAPB 2020 ditetapkan.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra menyatakan walkout kerena menolak anggaran mobil dinas untuk 3 Wakil Ketua dewan.
Namun kendati juga berasal dari Partai Gerindra, Ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra, Dindin Nurohmat tidak ikut walk out dan tetap melanjutkan memimpin rapat.
Beberapa anggota Fraksi Gerindra ketika dikonfirmasi terkait walk out saat paripurna beralasan, sikap itu sebagai bentuk penolakan dimasukannya anggaran pembelian 3 mobil dinas pimpinan dewan pada saat kondisi keuangan sedang defisit.
“Intinya kita menolak pembelian mobil dinas untuk pimpinan,” kata Agil.
Ketika dikonfirmasi bahwa pernyataan wakil ketua dewan yang heran dengan usulan pengadaan mobil pimpinan yang mana yang dimaksud Gerindra karena tidak ada dalam Raperda yang akan ditetapkan, Agil mengaku bahwa usulan pembelian itu ada.
Senada dengan Agil, anggota Gerindra lainnya, Bambang menyayangkan dalam kondisi APBD yang defisit ada pembelian mobil dinas.
“Perlu digali defisitnya sebenarnya dimana,” tandasnya. (*)
