PANDEGLANG – Sebanyak 263 pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dicopot dari jabatannya. Mereka yang menempati jabatan kasi dan kasubag itu, disetarakan menjadi pejabat fungsional. “Mereka disetarakan dari jabatan struktural atau administrasi menjadi jabatan fungsional,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang, Fahmi A Sumanta kepada Toptime, Jumat (31/12/2021).
Menurut Fahmi, penyetaraan jabatan ini, sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. “Ini jumlah jabatan yang disterakan lebih sedikit dari jabatan administrasi yang ada karena banyak pejabat eselon IV yang sudah pensiun,” katanya.
Sementara Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengaku, dengan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional ini, pekerjaan di Pemkab akan lebih efektif dan efisien karena lebih pada fungsi.
Baca Juga:
- Kolaborasi PWI Lebak dan Dindik, Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah
- HMI Banten Soroti Kepemimpinan dan Kinerja Polda Banten
- Lantik 192 Pejabat, Bupati Lebak Minta ASN Kerja Bersih dan Profesional
- Seba Baduy 2026 Resmi Dimulai, Digelar Tiga Hari dan Berlangsung Meriah di Rangkasbitung
- Tokoh Sawarna Sampaikan Keprihatinan, Dorong Pendekatan Bijak dalam Penanganan Tambang Rakyat”
Disinggung tentang pengisian jabatan eselon III dan II, Taufik yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Bapperjakat) Pemkab Pandeglang itu mengaku, sekarang ini sedang terus dilakukan pembahasan-pembahasan. Diharapkan, di Januari 2022, pembahasan sudah selesai. “Mudah-mudahan Januari sudah bisa terisi jabatan eselon III. Sementara untuk pengisian jabatan eselon II, akan terlebih dahulu dilakukan open bidding (lelang terbuka-red),” jelasnya.
Diketahui, ratusan pejabat struktural eselon IV yang disetarakan ke jabatan fungsional itu, tersebar di 26 organisasi perangkat daerah dan 35 kantor kecamatan. (*)