TOPTIME.CO.ID, RANGKASBITUNG – Organisasi Masyarat (Ormas) Badak Banten Kab. Lebak mengapresiasi sikap anggota DPRD Lebak dari Partai Gerindra yang walk out saat Rapat Paripurna IV dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2020, Kamis (21/11/2019)
Ketua DPC Badak Banten Lebak, Eli Sahroni menyatakan, dasar penolakan yang dilakukan fraksi Gerindra itu karena adanya usulan kenaikan honor harian Kunjungan Kerja (Kunker) anggota dewan dari Rp. 950 Ribu menjadi Rp. 1,5 Juta perhari, adanya kenaikan biaya transportasi dan dana perumahan di pengesahan APBD 2020.
Bahkan Ormas Badak Banten mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran jika anggaran tersebut sampai dipaksakan masuk pada APBD Lebak 2020.
“Badak Banten bersama rakyat Lebak siap turun aksi demo kepung kantor DPRD Lebak,” tegasnya.
Menurut Eli, dengan kondisi APBD Lebak yang defisit 35 milyar, seharusnya anggota dewan lebih memikirkan soal pembangunan untuk kepentingan rakyat, bukan menaikkan anggaran untuk kepentingannya (dewan-red).
*BACA JUGA : https://toptime.co.id/sidang-paripurna-dprd-lebak-molor-1-jam-banjir-intrupsi-diskors-10-menit-gerindra-walk-out/
Senada dengan ketuanya, Dewan Pakar Ormas Badak Banten, Ahmad Topik mengaku prihatin dengan komposisi APBD 2020.
**BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/rapbd-2020-pembelian-mobil-dinas-pimpinan-dprd-dianggarkan-tidak-sih/
Kata Topik, seharusnya sikap prihatin dari seluruh elit Lebak harus ditunjukan kepada rakyat.
“Sangat dibutuhkan keiklasan dari elit, disaat defisit anggaran seharusnya pos-pos yang tidak penting dan tidak berkaitan langsung hajat hidup rakyat harus dipangkas,” tandasnya.
Sementara itu saat Rapat Paripurna berlangsung, Wakil Ketua DPRD Lebak, Ucuy Mashuri nampak heran saat beberapa anggota DPRD dari Fraksi Gerindra menolak usulan mobil dinas untuk 3 pimpinan DPRD Lebak di Raperda 2020. Pasalnya kata Ucuy di Raperda 2020 tidak ada usulan untuk membeli mobil dinas pimpinan dewan seperti yang disebutkan fraksi Gerindra.
Pernyataan Wakil Ketua Dewan ini disampaikan saat Rapat Paripurna IV dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2020, Kamis (21/11/2019)
“Saya juga bingung, yang dipersoalkan teman-teman dari Gerindra ini info darimana? Saat pembahasan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah- red) Gerindra tidak ada,” kata Ucuy.
Ucuy juga menyindir entah darimana info yang diterima Fraksi Gerindra.
“Entah info ghoib darimana,” sindirnya.
Salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB, Acep Dimyati pun menceletuk.
“Mungkin Gerindra kemakan hoax,” celetuk Acep yang disambut dengan tawa dari anggota dewan lainnya.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat didampingi Ucuy Mashuri (wakil ketua), Junaedi Ibnu Jarta (wakil ketua) sedangkan dari unsur eksekutif hadir Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi.
Rapat sempat diskorsing selama 10 menit karena fraksi Gerindra meminta waktu untuk melakukan lobi-lobi.
Semua fraksi yang hadir, kecuali Gerindra meminta RAPB 2020 ditetapkan.
Anggota DPRD dari Partai Gerindra menyatakan walk out kerena menolak anggaran mobil dinas untuk 3 Wakil Ketua dewan.
Namun kendati juga berasal dari Partai Gerindra, Ketua DPRD yang berasal dari Partai Gerindra, Dindin Nurohmat tidak ikut walk out dan tetap melanjutkan memimpin rapat.
Beberapa anggota Fraksi Gerindra ketika dikonfirmasi terkait walk out saat paripurna beralasan, sikap itu sebagai bentuk penolakan dimasukannya anggaran pembelian mobil pada saat kondisi keuangan sedang defisit.
“Intinya kita menolak pembelian mobil dinas untuk pimpinan,” kata Agil.
Ketika dikonfirmasi bahwa pernyataan wakil ketua dewan yang heran dengan usulan pengadaan mobil pimpinan yang mana yang dimaksud Gerindra karena tidak ada dalam Raperda yang akan ditetapkan, Agil mengaku bahwa usulan pembelian itu ada.
Senada dengan Agil, anggota Gerindra lainnya, Bambang menyayangkan dalam kondisi APBD yang defisit ada pembelian mobil dinas.
“Perlu digali defisitnya sebenarnya dimana,” tandasnya. (*)
