Disinggung mengenai biaya operasional organisasi, Bahri mengatakan sampai dengan saat ini belum pernah memungut sepeserpun dari anggota. “Sampai dengan saat ini kegiatan kita belum pernah menghimpun dana ataupun menghitung kebutuhan anggaran tapi ke depan kita akan bahas bersama mengenai pendanaan ini dengan mengedapankan asas tranparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan” ujarnya.
Dalam proses penggalian sumber dana dia tidak menginginkan bersumber dari sponsor atau donatur yang justru akan mengikat pergerakan menjadi tidak murni bahkan cenderung ke arah politik praktis.”Selain dari swadaya anggota, Kita berharap ada donatur yang secara ikhlsa peduli terhadap pergerakan dan kegiatan kami tapi jangan sampai menyandera tujuan utama perjuangan organisasi” tegasnya.
Selama menjadi Ketua, Bahri sudah melakukan langkah-langkah organisasi seperti secara internal melakukan kajian-kajian regulasi, fakta keuangan daerah dan perbandingan jumlah pelamar dan ketersediaan formasi, selain itu pihaknya juga sudah melakukan audiensi dengan Pj. Bupati, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Lebak, serta sudah menjadwalkan audiensi dengan BKPSDM Lebak.
Lebih jauh Bahri bersama jajaran pengurus akan mendorong penanganan Honorer tersebut untuk masuk ke dalam RPJMD Lebak Bupati terpilih dan bahkan dibuatkan Peraturan Daerah nya, sehingga goal akhir perjuangan nya semua Honorer yang memenuhi persyaratan bisa terangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara itu menurutnya kalaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki pemerintah yang membuahkan harus menjadi PPPK paruh waktu, dirinya berharap kesejahteraannya minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lebak. (Red)