Close

Saling Sindir Politisi Golkar VS Walikota Bekasi Berlanjut

AMSAR

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI – Saling sindir antara Politisi Partai Golkar Kota Bekasi dan Walikota Rahmat Effendi terus berlangsung. Sebelumnya politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi bernama Machrul Falak Hermansah, mengkritisi wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

Dikatakan Machrul Falak , penggabungan sebuah Kota/Kab (Daerah Otonom) dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pada Pasal 22 Ayat 1 (Daerah Otonom dapat dihapus apabila Derah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu Menyelenggarakan Otonomi Daerah).

“Apakah Kota Bekasi Bangkrut? Usulan penggabungan Daerah Otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan,” kata politisi partai Golongan Karya (Golkar) ini kepada TOPTIME.CO.ID, Jum’at (23/8/2019)

Kritikan Machrul Falak Hermansah langsung dijawab oleh Walikota. Rahmat Effendi menuding Machrul Falak Hermansah yang mengkritisi wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI sedang nyari panggung.

” Biasa cara berpikirnya dan bisa juga sedang mencari panggung,” ujar Rahmat Effendi selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, melalui pesan singkat. Sabtu (24/8/2019)

Saat ditanya sikap DPD Golkar atas pernyataan kadernya bahwa, apa benar wacana Bekasi bergabung ke DKI karena keuangan kota Bekasi yang mau bangkrut seperti kata Machrul, Walikota langsung membantahnya. Bahkan Rahmat Effendi mempersilahkan datang dan mengecek keuangan Kota Bekasi.

” Dateng saja ke.pemkot dan dan check.dengan BPKP dan BPK..aneh2 aja,”  tandas Walikota.

*BACA JUGA BERITA SEBELUMNYA : https://toptime.co.id/wacana-kota-bekasi-gabung-ke-dki-politisi-partai-golkar-bekasi-apa-kota-bekasi-bangkrut/

Disebut sedang nyari panggung, Machrul langsung membantahnya.

” Mencari Panggung/Mencari Perhatian terkait pendapatnya Tentang Wacana Kota Bekasi ingin bergabung ke DKI, Pilkada dan Pileg kan masih lama,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Periode 2014-2019. Minggu (25/8/2019)

Menurutnya sebuah gagasan,wacana, ide, masukan dan pendapat harus bersih dari tujuan mencari popularitas, pesanan pihak tertentu, atau meraih kekuasaan.

Dirinya juga menegaskan pendapat tentang wacana bekasi bergabung ke DKI merupakan kewajiban selaku putra Bekasi yang pernah ditugaskan Partai dan dipilih oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi demi keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi.

Kata Machrul, pendapat tentang wacana Bekasi bergabung ke DKI merupakan kewajiban dia selaku Putra Bekasi yang pernah ditugaskan partai dan dipilih oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Kota Bekasi demi keberlangsungan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Bekasi.

***YG INI BACA JUGA BIAR NYAMBUNG : https://toptime.co.id/dikritik-politisi-golkar-walikota-bekasi-tuding-pengritiknya-nyari-panggung/


“Saya tidak pernah menyatakan bahwa kota Bekasi Bangkrut/Pailit. Itu adalah sebuah pertanyaan bagi siapa saja yang mewacanakan Kota Bekasi bergabung ke Propinsi DKI, ” kata dia.

Lanjut dia, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah & DPRD) harus berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas diantaranya Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salahsatu Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan pedoman adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wacana Kota Bekasi bergabung ke Propinsi DKI, dalam UU 23 Tahun 2014 bisa kita lihat dalam pasal 47 sebagai rujukannya. ” Penggabungan Daerah dilakukan dalam hal daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi daerah”.

Tambahnya, tidak mampu menyelenggarakan Otonomi daerah, berarti para penyelenggara Pemerintahan Daerah sudah tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan yang mungkin diakibatkan, Bencana Alam, Kerusuhan, Pailit Kondisi Keuangan daerah. Dan lain2.

“Pada kenyataannya Kota Bekasi dengan APBD hampir 7 Trilyun, termasuk dalam kategori daerah yang Mempunyai Kemampuan Keuangannya Tinggi dan berhasil melaksanakan RPJMD 2013-2018, 5 tahun lalu dengan sukses,” katanya.

Machrul juga menguraikan, jika melihat pasal 44 dalam Bab Penataan Daerah,
Penggabungan Daerah berupa :
a. Penggabungan dua daerah Kabupaten/Kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah propinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru.
b. Penggabungan dua daerah propinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah propinsi baru.
Dalam isi pasal 44 tersebut tidak ada kriteria Penggabungan Daerah yang berbeda Propinsi, semisal Kota Bekasi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan Propinsi DKI.

Ditambahkan Machrul, berbeda hal dengan wacana pembentukan Propinsi Bogor Raya, daerah tersebut dalam kesatuan Propinsi Jawa Barat.
Kalau memang Masyarakat Kota Bekasi serius untuk bergabung dengan Propinsi DKI sebaiknya segera melakukan Judisial Review UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 44 ayat 1, yaitu penambahan isi ayat : Penggabungan dua daerah berbeda Propinsi.


“Kemudian pada pasal 47 nya ayatnya ditambah , Penggabungan Daerah dilakukan dalam hal Peningkatan Efektif, Efisiensi atau Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah. Atau isinya bisa dikonsultasikan dengan ahli hukum yang memungkinkan Kota Bekasi bisa bergabung dengan DKI,” tambahnya.

(Amsar)

scroll to top