TOPTIME. CO. ID, KAB. BEKASI – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Hj. Ani Rukmini, mengatakan bahwa Satpol PP Kabupaten Bekasi belum memiliki kantor dinas sendiri. Padahal Satpol PP keberadaannya seiring pemerintahan berdiri, instansi tesebut selalu ada. Ini dikatakan Ani saat ditemui usai Rapat dengan Satuan Pol PP di Ruang Komisi, Selasa (11/2).
Menurut Ketua Komisi 1, instasi ini yang belum memiliki kantor sendiri, statusnya masih menumpang di salah satu tempat di gedung Bupati.
Padahal menurutnya, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tidak pernah tereliminasi berbeda halnya dengan perangkat daerah lainnya yang terkadang dilebur dengan yang lainnya.
Untuk menunjang kinerjanya, Ani mengatakan kantor sementara yang akan disiapkan untuk Satpol PP adalah ruang arsip keuangan.
Untuk itu, proses yang harus dilakukan Satpol PP adalah secepatnya melakukan koordinasi dengan keuangan.
“Dementara untuk penataan ruangan akan di anggarkan di tahun 2020, ” jelas Ani.
Karena hal tersebut masih bersifat sementara, bagaimana satpol PP memiliki gedung sendiri, Ia mengatakan Pemerintah dapat mengajukan bantuan dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan prasana, dan pembagunan perangkat, tetapi Pemkab Bekasi harus menunjukkan lokasinya.
Ungkap Ani, untuk opsi pada saat rapat lokasi rencana yang akan diajukan, menurut kajian Bappeda adalah di samping DPRD atau fasos-fasum Delta Pintu masuk Pemkab Bekasi.
Sementara, sekretaris Satpol PP Hanip mengakui satpol PP seharusnya memiliki gedung sendiri karena kantor sekarang sudah tidak memadai.
“Yang jelas Satpol PP itu belum punya gedung, harusnya Satpol PP itu punya gedung sendiri, ” ucap Hanip.
Hanip menyebutkan, lokasi yang diajukan untuk pembangunan gedung Satpol PP adalah di samping gedung DPRD yang berhadapan dengan lokasi Kantor Polsek Cikarang Pusat. (Advertorial)
