KOTA BEKASI — Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya melaksanakan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM) Kota Bekasi, Rabu (9/9/2026).

Penilaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

Di RSUD CAM Kota Bekasi, penilaian dilakukan pada dua lokus pelayanan, yaitu Poliklinik Paru dan Pelayanan Hemodialisa.

Dalam pelaksanaannya, penilaian Ombudsman RI Jakarta Raya mencakup tiga kriteria utama, yakni telaah dokumen, wawancara, dan telusur lapangan.

Melalui telaah dokumen, tim melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan standar yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya, wawancara dilakukan kepada penyelenggara maupun pemberi layanan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan, potensi maladministrasi, serta mekanisme penanganan keluhan masyarakat.

Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi, MKM., MARS, turut mengikuti proses wawancara secara langsung bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Mochamad Arief Wibowo.

Dalam wawancara tersebut, Direktur RSUD CAM mendapatkan sejumlah pertanyaan terkait pemahaman dan upaya pencegahan maladministrasi, penyelenggaraan pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, hingga mekanisme penanganan keluhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain Direktur RSUD CAM, sejumlah pemberi layanan juga turut diwawancarai, di antaranya dokter spesialis paru, petugas administrasi Poliklinik Paru, serta pengelola pengaduan. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan pelayanan dari berbagai sisi.

Tidak hanya melalui telaah dokumen dan wawancara, tim Ombudsman RI Jakarta Raya juga melakukan telusur lapangan dengan melihat secara langsung proses pelayanan di Poliklinik Paru dan unit Hemodialisa.

Telusur lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Aspek yang ditelusuri mencakup pelaksanaan prosedur pelayanan serta pemenuhan informasi dan standar pelayanan pada masing-masing lokus.

Kegiatan penilaian tersebut turut didampingi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai bagian dari koordinasi dalam pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Selain RSUD CAM Kota Bekasi, terdapat tiga lokus lain di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi bagian dari penilaian, yaitu Dinas Sosial Kota Bekasi, SMP Negeri 38 Kota Bekasi, serta UPTD PALD Dinas Perkimtan Kota Bekasi.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan, termasuk dalam memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten serta pengelolaan pengaduan masyarakat berjalan dengan baik.

Bagi RSUD CAM Kota Bekasi, penilaian tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus penguatan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, sesuai standar, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (ADV/HPI)

Artikel Ombudsman RI Jakarta Raya Lakukan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik di RSUD CAM Kota Bekasi pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lebak Polda Banten berhasil mengungkap tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial S (30).

Pengungkapan dilakukan pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, di sebuah saung yang berada di Kampung Babakan Pedes, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.

Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Epi Cepiyana, S.H., mengatakan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari informasi dan penyelidikan anggota Unit 2 Satresnarkoba Polres Lebak yang dipimpin Ipda Kusnandar.

“Petugas mengamankan seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah obat yang diduga diedarkan tanpa izin,” ujar AKP Epi Cepiyana.

Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa 125 butir obat Tramadol HCl, 68 butir obat jenis Heximer, serta uang tunai sebesar Rp100.000 yang diduga merupakan hasil penjualan.

“Selanjutnya, Pelaku beserta barang bukti diamankan Satresnarkoba Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

AKP Epi menambahkan, terhadap tersangka saat ini dilakukan pemeriksaan dan proses penyidikan guna melengkapi administrasi penyidikan serta mendalami kemungkinan adanya jaringan lain dalam peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut.

“Atas perbuatannya, tersangka diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” pungkasnya.

Polres Lebak dibawah Kepemimpinan Kapolres Lebak AKBP Arninsi, SH, SIK, MSi terus berkomitmen untuk memberantas peredaran Narkoba dan Obat-obatan tanpa izin edar di daerah hukum Polres Lebak.(Red)

Artikel Ratusan Butir Obat Tanpa Izin Edar berhasil diamankan Jajaran Sat Resnarkoba Polres Lebak pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK – Sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap keluarga jurnalis M. Bagus Khoirunnas yang hingga saat ini masih belum ditemukan setelah dilaporkan hilang saat melaksanakan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kapolres Lebak AKBP Arninsi, S.H., S.I.K., M.Si. mengunjungi kediaman keluarga korban, Jum’at (25/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Lebak didampingi Kasihumas Polres Lebak Iptu Moestafa Ibnu Syafir. Kapolres bertemu langsung dengan keluarga M. Bagus Khoirunnas, termasuk ayah korban, Mansur, yang juga merupakan seorang jurnalis LHKBN ANTARA.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Lebak sekaligus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga yang tengah menunggu kabar terkait keberadaan M. Bagus Khoirunnas.

Kapolres Lebak AKBP Arninsi menyampaikan rasa empati kepada keluarga dan berharap proses pencarian dapat berjalan dengan baik serta membuahkan hasil.

“Kami datang untuk bersilaturahmi dan memberikan dukungan moril kepada keluarga. Kami turut prihatin atas musibah yang dialami M. Bagus Khoirunnas. Semoga proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan segera mendapatkan titik terang,” ujar AKBP Arninsi.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Lebak juga berdialog dengan pihak keluarga dan menyampaikan bahwa Polres Lebak akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mendukung proses pencarian sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami memahami bahwa keluarga saat ini sedang menunggu kabar dengan penuh harapan. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan, serta M. Bagus Khoirunnas segera ditemukan,” tutup Kapolres Lebak.(*)

Artikel Peduli Jurnalis yang Hilang, Kapolres Lebak Kunjungi Kediaman Keluarga M. Bagus Khoirunnas pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK-Anggota Polsek Rangkasbitung Polres Lebak AIPDA Agus.S dan BRIPKA Riki Andriana, melaksanakan giat patroli dialogis dan pengamanan acara hari tni Nasioal di seputaran alun-alun Rangkasbitung,Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.Kamis (24/09/2026).

Kegiatan tersebut salah satu giat rutin anggota Polsek Rangkasbitung sekaligus memberikan himbauan kamtibmas kepada warga masyarakat pengunjung di alun-alun Rangkasbitung.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Arninsi,SH,.S.I.K, M.Si,melalui Kapolsek Rangkasbitung AKP Henri Sinaga,.SH, mengatakan.

“Ya, hari ini anggota Polsek Rangkasbitung melaksanakan giat patroli dialogis di acara hari tani nasional di seputaran alun-alun Rangkasbitung, tentunya kita juga berkoordinasi dengan Satlantas Polres Lebak Lebak antisipasi adanya kemacetan di lokasi kegiatan.

“Anggota Polsek Rangkasbitung juga memberikan himbauan dan edukasi kamtibmas kepada para pengunjung, yang membawa kendaraan, agar menyimpan kendaraannya di tempat yang aman antisipasi pencurian motor,”imbuh Kapolsek Rangkasbitung.(Red)

Artikel Polsek Rangkasbitung Giat Pam Acara Hari Tani Nasional di Alun-alun Rangkasbitung pertama kali tampil pada Toptime.

‎LEBAK – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Erik Heriana, mengunjungi Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lebak, Kamis (25/9/2026). Ia diterima oleh Ketua PWI Lebak, RA. Sudrajat.
‎
‎Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan antara legislatif dan insan pers. Erik Heriana menekankan pentingnya media sebagai mitra kontrol sosial dan penyampai aspirasi rakyat.
‎
‎”Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari jurnalis. Sinergi ini penting agar suara masyarakat didengar dan pembangunan di Lebak berjalan transparan,” kata Erik.
‎
‎Sementara itu, Ketua PWI Lebak, RA. Sudrajat, mengapresiasi sikap keterbukaan tersebut. Ia menyatakan kesiapan PWI untuk menjadi jembatan informasi yang objektif.
‎
‎”Kami menyambut baik inisiatif ini. Komunikasi yang lancar antara DPRD dan media akan membantu mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat Lebak,” ujar RA. Sudrajat.
‎
‎Kedua pihak sepakat menjaga koordinasi berkelanjutan untuk mendukung pemberitaan yang akurat dan bermanfaat bagi publik.(Red)

Artikel Erik Heriana Silaturahmi ke PWI Lebak, Bahas Sinergi Media dan DPRD pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK, TOPTIME.CO.ID– Turnamen sepak bola Bocis Cup Jilid III resmi digelar di Stadion Pilot Skim, Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (24/9/2026).
‎
‎Dalam pembukaan turnamen tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan Dainal Fansuri, menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga netralitas wasit dan panitia.
‎
‎Riswan mengatakan, seluruh peserta harus menjadikan sportivitas sebagai landasan utama dalam mengikuti setiap pertandingan. Menurutnya, kemenangan dalam sebuah kompetisi bukan satu-satunya tujuan, tetapi juga bagaimana seluruh tim mampu menjaga fair play dan persaudaraan.
‎
‎”Sportivitas harus dijunjung tinggi. Netralitas wasit dan panitia menjadi hal yang utama. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti turnamen ini dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas,” ujar Riswan.
‎
‎Ia menambahkan, selama perjalanan penyelenggaraan Bocis Cup, turnamen tersebut telah berlangsung dengan baik. Pelaksanaan pada edisi sebelumnya juga disebut tidak menimbulkan insiden yang merugikan para peserta.
‎
‎”Dalam perjalanan Bocis Cup, tidak ada sesuatu hal yang krusial. Turnamen sebelumnya yang pernah digelar selalu sukses dan tidak terjadi insiden yang merugikan peserta turnamen,” katanya.
‎Pada pelaksanaan Bocis Cup Jilid III ini, Ormas Badak Banten Provinsi Banten turut hadir sebagai salah satu sponsor bersama Karang Taruna Kabupaten Lebak dan UPT Samsat Malingping.
‎
‎Keterlibatan sejumlah pihak tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan turnamen sekaligus mendorong kegiatan olahraga di tengah masyarakat, khususnya sepak bola di wilayah Kabupaten Lebak.
‎
‎Riswan juga berharap seluruh unsur yang terlibat, baik pemain, official, wasit, panitia maupun suporter, dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung.
‎
‎”Kami berharap Bocis Cup Jilid III dapat berjalan lancar, sukses, dan tetap mengedepankan sportivitas. Jadikan turnamen ini sebagai ajang kompetisi sekaligus mempererat silaturahmi,” pungkasnya.
‎
‎Senada dikatakan H. Kuncoro Adhakiri, Ketua Karang Taruna Kabupaten Lebak. Ia menekankan pentingnya menjaga sportivitas dan kebersamaan selama pelaksanaan Bocis Cup Jilid III.
‎
‎Menurutnya, turnamen sepak bola tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan masing-masing tim, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antarpemain serta masyarakat.
‎
‎Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi fair play dan menghormati keputusan perangkat pertandingan.
‎
‎”Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga sportivitas, ketertiban, dan kebersamaan. Jangan sampai pertandingan justru menimbulkan persoalan. Mari kita jadikan Bocis Cup sebagai ajang silaturahmi dan kompetisi yang sehat,” ujarnya.
‎
‎Kuncoro juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan Bocis Cup Jilid III, termasuk Ormas Badak Banten Provinsi Banten dan UPT Samsat Malingping.
‎
‎Menurutnya, kolaborasi berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap perkembangan olahraga dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Lebak.(Red)

Artikel Bocis Cup Jilid III Resmi Digelar di Lebak, DPW Badak Banten Tekankan Sportivitas dan Netralitas Wasit pertama kali tampil pada Toptime.

SERANG – Sebanyak 51 wartawan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten Angkatan ke-28 di Aula Serba Guna Polda Banten, Selasa (22/9/2026).

UKW berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026. Dari 53 peserta yang terdaftar, dua peserta mengundurkan diri sehingga 51 wartawan mengikuti rangkaian pengujian.

Kegiatan tersebut mendapat dukungan dan fasilitasi dari Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., yang membuka UKW secara resmi.

Ketua PWI Provinsi Banten Rian Nopandra mengatakan, UKW merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan.

“Kompetensi bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menghasilkan berita, tetapi juga menyangkut integritas, etika dan tanggung jawab wartawan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan PWI Pusat Jufri Alkatiri mengatakan, UKW menjadi bagian dari upaya menjaga standar profesi wartawan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Uji Kompetensi Wartawan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga profesionalisme wartawan,” tegas Jufri.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki menekankan pentingnya kemampuan wartawan melakukan verifikasi terhadap informasi di tengah perkembangan teknologi.

“Kompetensi menunjukkan profesionalisme wartawan. Profesi ini harus terus dijaga dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat yang juga turut hadir di acara itu mengatakan, pihaknya terus mendorong wartawan anggota PWI Lebak untuk meningkatkan kompetensi melalui UKW.

“Pada UKW kali ini dari Kabupaten Lebak sebanyak enam wartawan, terdiri dari empat dari PWI Kabupaten Lebak dan dua dari Pokja Unit PWI Lebak Selatan,” kata RA Sudrajat yang akrab disapa Ajat.

Ia berharap peningkatan kompetensi dapat memperkuat profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik serta tetap berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

UKW PWI Banten Angkatan ke-28 dijadwalkan berlangsung hingga Rabu (23/9/2026). Peserta mengikuti sejumlah tahapan pengujian untuk mengukur kemampuan jurnalistik sesuai standar kompetensi wartawan. (Red)

Artikel Didukung Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, 51 Jurnalis Jalani UKW PWI Banten Angkatan XXVIII pertama kali tampil pada Toptime.

‎
‎
‎LEBAK – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lebak, Banten, melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kediaman Mansur Suryana, ayah dari wartawan Kantor Berita ANTARA, M. Bagus Khoirunnas, di Rangkasbitung, pada Selasa (22/9/2026). Kunjungan ini merupakan bentuk nyata solidaritas dan dukungan moral dari sesama insan pers kepada keluarga yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat hilangnya kontak putra mereka saat bertugas.
‎
‎M. Bagus Khoirunnas merupakan salah satu dari lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak usai menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Selain Bagus, empat jurnalis lain yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews Media Group), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (jurnalis foto lepas).
‎
‎Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat atau yang akrab disapa Ajat, menjelaskan bahwa kehadiran pengurus dan anggota PWI Lebak bukan sekadar formalitas, melainkan upaya untuk mendengarkan langsung kondisi keluarga serta memberikan penguatan mental. “Kami menyambangi kediaman orang tua M. Bagus Khoirunnas sebagai bentuk solidaritas sesama insan pers sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu informasi mengenai perkembangan M. Bagus Khoirunnas,” kata Ajat.
‎
‎Ajat menegaskan bahwa PWI Lebak akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ia juga mengajak keluarga Mansur Suryana untuk tetap tabah dan kuat. “Kami berharap keluarga M. Bagus Khoirunnas tetap kuat dan tabah menghadapi situasi ini. Kami juga terus mendoakan yang terbaik bagi seluruh korban serta keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya sembari memimpin doa bersama.
‎
‎Menanggapi kunjungan tersebut, Mansur Suryana menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas kepedulian rekan-rekan media di Lebak. “Kami bersyukur kepada PWI Lebak yang sudah datang dan memberikan dukungan kepada keluarga. Bagi kami, perhatian seperti ini sangat berarti,” ungkap Mansur dengan nada haru.
‎
‎Meskipun proses pencarian resmi oleh tim terkait telah dihentikan, Mansur mengakui bahwa pihak keluarga masih menyimpan harapan akan adanya keajaiban. “Walaupun proses pencarian sudah dihentikan, kami tetap berharap ada keajaiban. Kami juga terus berdoa agar seluruh korban dapat ditemukan,” katanya. Mansur juga sempat menyampaikan permohonan maaf jika selama hidup atau dalam menjalankan tugasnya terdapat kesalahan yang dilakukan putranya, sebelum menutup pertemuan dengan doa untuk keselamatan semua korban dan kru kapal.(Red)

Artikel Wujud Solidaritas Insan Pers, PWI Lebak Silaturahmi ke Kediaman Keluarga M. Bagus Khoirunnas pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lebak hingga 18 September 2026 mencapai Rp1.932.672.084.175,30 atau sekitar 69,72 persen dari target pendapatan dalam APBD Kabupaten Lebak sebesar Rp2.772.715.093.490.

Sementara itu, realisasi belanja daerah pada periode yang sama tercatat sebesar Rp1.671.020.026.630 atau sekitar 59,18 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp2.823.715.003.490.

Data tersebut merupakan posisi realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lebak per 18 September 2026 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, mengatakan angka tersebut menggambarkan perkembangan pelaksanaan APBD yang masih berjalan hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.

“Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 18 September 2026 telah mencapai sekitar 69,72 persen, sedangkan realisasi belanja berada di kisaran 59,18 persen. Angka tersebut merupakan posisi realisasi sampai tanggal tersebut dan pelaksanaan APBD masih terus berjalan,” kata Agung, Senin (21/9/2026).

PAD Lebak Terealisasi Rp350,77 Miliar
Dari total pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak terealisasi sebesar Rp350.770.055.195,34.

Realisasi PAD tersebut berasal dari sejumlah komponen. Pendapatan pajak daerah tercatat sebesar Rp102.347.190.642, sedangkan pendapatan retribusi daerah mencapai Rp175.987.090.759,94.

Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp5.475.072.868, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp6.960.700.927,40.

Sementara itu, komponen terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp1.581.901.318.662.

Pada kelompok pendapatan transfer tersebut, transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan tercatat sebesar Rp1.477.672.172.982.

Rinciannya terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp33.888.389.000, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp861.257.759.700, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5.985.015.500, serta DAK Nonfisik sebesar Rp451.360.283.782.
Selain itu, realisasi Dana Desa tercatat sebesar Rp121.990.725.000, hibah kepada daerah sebesar Rp3.190.000.000, serta transfer antardaerah sekitar Rp104,22 miliar.

Agung mengatakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Pendapatan daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel agar dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan dalam APBD,” ujarnya.

Belanja Daerah Capai Rp1,67 Triliun
Pada sisi belanja, realisasi anggaran hingga 18 September 2026 mencapai Rp1.671.020.026.630 atau sekitar 59,18 persen dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp2.823.715.003.490.

Realisasi tersebut mencakup berbagai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk belanja untuk pelayanan publik, pembangunan, serta program dan kegiatan lainnya.

Belanja operasi menjadi salah satu komponen terbesar dengan realisasi sekitar Rp1,407 triliun. Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar Rp849.918.216.077 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp486.683.843.083.

Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sekitar Rp99,28 miliar. Belanja tersebut antara lain mencakup pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.

Untuk belanja tidak terduga, realisasinya mencapai Rp10.353.839.112 dari anggaran sekitar Rp11,19 miliar.

Adapun pada kelompok belanja transfer, realisasi belanja bagi hasil tercatat sekitar Rp173,21 miliar berdasarkan data yang disampaikan BKAD Kabupaten Lebak.

Agung mengatakan pemantauan terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah akan terus dilakukan sampai berakhirnya tahun anggaran 2026.

“Realisasi ini masih akan bergerak sampai akhir tahun anggaran. Kami terus melakukan monitoring terhadap pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan target dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.

Menurut Agung, pemantauan tersebut juga menjadi bagian dari tugas BKAD dalam menjaga kondisi keuangan daerah selama pelaksanaan APBD.

“Pemantauan capaian realisasi ini terus dilakukan oleh BKAD sebagai salah satu tupoksi untuk memastikan cash flow Pemda tetap terjaga hingga akhir tahun sehingga tidak terjadi gagal bayar,” pungkasnya. (Red)

Artikel Realisasi Pendapatan Lebak Capai Rp1,93 Triliun, Belanja Rp1,67 Triliun hingga 18 September 2026 pertama kali tampil pada Toptime.

‎
‎LEBAK — Wacana seleksi terbuka atau open bidding untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak mendapat perhatian dari pemerhati kebijakan publik dan lingkungan.
‎
‎Pemerhati Kebijakan Publik dan Lingkungan sekaligus Sekretaris Presidium Bersatu, Aryo Lukito, meminta proses pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara transparan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
‎
‎Menurut Aryo, tahapan seleksi perlu memastikan seluruh calon yang mengikuti proses memenuhi persyaratan administrasi, kompetensi, serta memiliki rekam jejak kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Ia juga menyoroti sejumlah persyaratan yang menurutnya perlu menjadi perhatian panitia seleksi, termasuk ketentuan mengenai usia, pangkat atau jenjang jabatan, penilaian kinerja, serta persyaratan kompetensi bagi calon pejabat yang mengikuti seleksi.
‎
‎“Yang paling penting adalah seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Filter administrasi dan rekam jejak calon harus menjadi bagian penting dalam proses seleksi,” ujar Aryo.
‎
‎PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 memang mengatur tentang pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi tersebut tercatat sebagai peraturan yang berlaku dalam JDIH Kementerian PANRB.
‎
‎Namun, ketentuan teknis yang diterapkan dalam setiap proses seleksi perlu dilihat berdasarkan regulasi yang berlaku serta kebutuhan dan ketentuan instansi terkait. Sementara itu, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2024 yang disebut dalam wacana tersebut memiliki judul mengenai percepatan pengisian jabatan ASN pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebak, Fakhry Fitriana, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian dan masukan masyarakat terkait proses pengisian JPT Pratama.
‎
‎“Kami mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat, termasuk dari Sdr. Aryo Lukito. BKPSDM Kabupaten Lebak berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan seleksi terbuka (open bidding) JPT Pratama secara transparan, akuntabel, dan profesional,” ujar Fakhry. Senin, 21 September 2026
‎
‎Ia menegaskan, seluruh tahapan seleksi nantinya akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan administrasi dan rekam jejak calon peserta.
‎
‎“Seluruh tahapan dan persyaratan administrasi, termasuk batas usia, kualifikasi pangkat, hingga rekam jejak pegawai, wajib dan selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku dari KemenPANRB dan BKN. Kami juga memastikan seluruh proses terintegrasi serta berkoordinasi dengan instansi pembina kepegawaian pusat demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lebak,” katanya.
‎
‎Fakhry menambahkan, pelaksanaan seleksi saat ini masih dalam tahap persiapan dan koordinasi dengan berbagai pihak.
‎
‎“Terkait pelaksanaan kami sedang dalam proses persiapan dengan koordinasi dengan berbagai pihak,” tambahnya.
‎
‎Dengan demikian, tahapan open bidding JPT Pratama di Kabupaten Lebak masih menunggu proses persiapan dan koordinasi lebih lanjut. Informasi mengenai persyaratan, tahapan, serta jadwal seleksi nantinya diharapkan dapat disampaikan melalui kanal resmi pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
‎
‎Pengawasan publik terhadap proses seleksi juga dinilai penting sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, setiap informasi mengenai persyaratan dan hasil seleksi perlu merujuk pada ketentuan resmi yang ditetapkan oleh instansi berwenang.(*)

Artikel ‎Open Bidding JPT Pratama Lebak, BKPSDM Pastikan Seleksi Berpedoman Regulasi pertama kali tampil pada Toptime.