LEBAK – PT. Lebak Energi Nusantara realisasikan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Bidang Kesehatan di Desa Pamubulan dan Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Banten yang diimplementasikan pada beberapa kegiatan, diantaranya berupa Bantuan Dana Tunai Disabilitas, Bantuan Biaya Pembangunan Gapura Indah dan Bantuan Rehabilitasi RTLH 2 unit di Desa Pamubulan serta bantuan 30 buah tong sampah di Desa Bayah Timur yang diselenggarakan pada wilayah operasional perusahaan PT. Lebak Energi Nusantara sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penyaluran realisasi kegiatan program dilaksanakan sejak tanggal 3 juli 2026 – 16 Juli 2026.

Section Head Public Affair H. Adul Kusmono menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan sekarang ini adalah bagian dari program PPM PT. LEN Bidang Kesehatan yang alokasi pelaksanaanya di Desa Pamubulan, dan Desa Bayah Timur.

“Semoga melalui program PPM ini terus mewujudkan dan berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang memadai melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Desa Pamubulan dan Desa Bayah Timur. Program yang sifatnya berkelanjutan ini diharapkan dapat berdampak pada kemajuan dan perkembangan di setiap desa. Ada 3 program yang menjadi pilar PT LEN dalam mengimplementasikan keseriusan berkontribusi yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, agar program berkelanjutan ini tetap berjalan kami dari perusahaan selalu berkoordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan desa dan stakeholder terkait agar program-program ini kebermanfaatannya tepat sasaran” pungkasnya.

Bantuan program PPM merupakan wujud nyata sinergitas perusahaan dengan masyarakat sekitar dan unsur-unsur lembaga kewilayahan di lingkungan operasional perusahaan, serta sebagai bentuk dukungan perusahaan dalam bidang Kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang layak dan sehat bagi masyarakat yang berada disekitaran wilayah operasional perusahaan khususnya Desa Pamubulan dan Desa Bayah Timur.

Sekdes Desa Pamubulan, Lina Sagita Eka Dewi, S.Sos mengapresiasi dan berterimakasih kepada perusahaan PT LEN yang terus berkontribusi selalu kepada warga kami Desa Pamubulan semoga perusahaan Lebak Energi Nusantara tetap maju dan selalu untung dalam berproduksinya.

“Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh Kepala Desa Bayah Timur, Rafik Rahmat Taufik, SE yang mengapresiasi program PPM ini alhamdulillah saya selaku kepala Desa Bayah Timur mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak perusahaan karena desa kami mendapatkan bantuan sebanyak 30 tong sampah dari perusahaan PT LEN yang mana bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kami dan rencananya tong sampah ini saya akan sebar dibeberapa titik fasilitas umum di Desa Bayah Timur agar masyarakat kami tidak lagi buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tong sampah, semoga PT Lebak Energi Nusantara tetap jaya ungkapnya”.(*)

Artikel PT. LEN Salurkan Kembali Program PPM Bidang Kesehatan pertama kali tampil pada Toptime.

Jakarta – Dalam rangka memberikan dukungan penuh terhadap program lingkungan hidup yang dicanangkan pemerintah, yaitu program ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah), Personel Detasemen Perintis Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri menggelar kegiatan aksi bersih atau kurve massal.

Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Markas Komando (Mako) Detasemen Perintis, Pengadegan, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/7/2026) pagi mulai pukul 07.40 WIB hingga selesai.

Aksi kurve ini dipimpin langsung di bawah arahan Direktur Samapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib, S.I.K., M.H., dan dilaporkan secara berkala kepada Kakorsabhara Baharkam Polri. Kegiatan ini menyasar area-area vital di sekitar Mako untuk memastikan kebersihan, kerapian, dan keasrian lingkungan kerja tetap terjaga optimal.

Brigjen Pol. Dr. Mokhamad Ngajib menyampaikan bahwa kegiatan kurve ini bukan sekadar agenda rutin kebersihan, melainkan bentuk manifestasi nyata dan komitmen Polri dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui aksi kurve ini, kami ingin menanamkan budaya peduli lingkungan kepada seluruh personel. Lingkungan kerja yang bersih, sehat, rapi, dan indah (ASRI) akan berdampak positif pada produktivitas dan kesiapan personel dalam menjalankan tugas-tugas operasional melayani masyarakat,” ujar Mukhamad Najib

Seluruh personel Detasemen Perintis tampak antusias dan bergotong-royong membersihkan seluruh sudut fasilitas Mako Pengadegan. Dengan terlaksananya kegiatan ini, Korsabhara Baharkam Polri membuktikan komitmennya untuk selalu siap, solid, dan berhasil—tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi Indonesia yang lebih baik.(*)

Artikel Wujudkan Lingkungan Kerja yang Asri, Ditsamapta Korsabhara Baharkam Polri Gencarkan Gerakan Kurve di Mako Pengadegan pertama kali tampil pada Toptime.

Lebak – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PERINDO Banten di bawah kepemimpinan Ketua AAD Firdaus terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu program nyata yang dihadirkan adalah Ambulance Kita, layanan ambulans gratis yang disiagakan untuk membantu warga Banten yang membutuhkan penanganan medis secara cepat.

Program Ambulance Kita merupakan bentuk kepedulian Partai PERINDO terhadap kesehatan masyarakat. Kendaraan ambulans telah didistribusikan ke DPD Partai PERINDO se-Banten guna mempercepat mobilisasi pasien menuju klinik, puskesmas, maupun rumah sakit terdekat, baik untuk layanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan lanjutan.

Ketua DPW Partai PERINDO Banten, AAD Firdaus, menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan, kesetaraan, dan hak-hak masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Menurutnya, setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan layak.

Melalui layanan Ambulance Kita, masyarakat yang membutuhkan bantuan cukup menghubungi nomor layanan 0813-1638-5840 melalui telepon atau WhatsApp, kemudian mengirimkan lokasi (share location) beserta informasi kondisi pasien. Setelah menerima laporan, petugas akan segera bergerak menuju lokasi tanpa proses yang berbelit-belit. Rabu,15 Juli 2026

Layanan ambulans ini beroperasi selama 24 jam setiap hari, termasuk hari libur nasional. DPW Partai PERINDO Banten mengajak masyarakat untuk menyimpan nomor layanan tersebut agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi keadaan darurat yang memerlukan transportasi medis.

Sebagai penyemangat bagi masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit, DPW Partai PERINDO Banten juga mengingatkan pentingnya ikhtiar dan harapan. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari). Dengan semangat tersebut, Partai PERINDO berharap kehadiran Ambulance Kita dapat menjadi manfaat nyata bagi masyarakat Banten.(*)

Artikel PERINDO DPW Banten Hadirkan Program Ambulance Kita, Siaga 24 Jam Layani Masyarakat pertama kali tampil pada Toptime.

JAKARTA – Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2030, Ferdi Setiawan, memaparkan visi transformasi kelembagaan KPI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI.

Dalam pemaparannya, Ferdi menekankan pentingnya pembaruan tata kelola penyiaran nasional agar mampu menjawab tantangan perkembangan media digital yang semakin pesat.
Menurutnya, revisi Undang-Undang Penyiaran harus menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang lebih demokratis, adaptif, dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.

“Revisi UU Penyiaran seyogyanya tidak hanya memperluas definisi penyiaran, namun juga harus membangun sistem tata kelola media digital yang demokratis,” ujarnya.

Ferdi mengusung benang merah transformasi KPI melalui gagasan “Dari Regulasi Menuju Ekosistem Penyiaran yang Adaptif, Cerdas dan Berdaya Saing” sebagai arah penguatan lembaga penyiaran di masa depan.

Ia berpandangan, kewenangan KPI perlu mengalami transformasi agar tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor penyiaran.

“Konsep kewenangan KPI yang ideal adalah dari Regulator bertransformasi menjadi ‘Ecosystem Orchestrator’ yang bisa memimpin kolaborasi seluruh ekosistem penyiaran,” katanya.

Ferdi juga menyoroti kondisi industri penyiaran konvensional yang menghadapi tekanan akibat perubahan pola distribusi belanja iklan yang kini lebih banyak mengalir ke platform digital.

Menurutnya, ketimpangan regulasi antara media penyiaran konvensional dan platform digital harus segera diatasi agar tercipta persaingan yang sehat.

“Hadapi maraknya lembaga penyiaran konvensional yang berguguran akibat pembagian kue iklan yang timpang dengan konten platform digital maka kedepan regulasi penyiaran tidak boleh timpang ‘regulatory asymetry’ tidak boleh lagi ada dua jenis media yang berdampak sama secara sosial, namun aturannya berbeda,” tegasnya.

Ia menambahkan, diperlukan terobosan kebijakan untuk menciptakan kesetaraan regulasi, terutama terkait standar akuntabilitas yang proporsional terhadap seluruh platform media yang memiliki dampak bagi kepentingan publik.

“Perlu terobosan kesetaraan regulasi, khususnya standar akuntabilitas yang proporsional terutama yang berdampak pada kepentingan publik di era digital ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ferdi juga memperkenalkan konsep KPI Smart sebagai salah satu program strategis yang diharapkan mampu memperkuat peran KPI dalam menjaga kualitas demokrasi digital di Indonesia.

“Saya ingin KPI kedepan benar benar bisa menjadi penjaga kualitas demokrasi digital Indonesia, melalui Program KPI Smart yang bisa menjadi jawaban dalam mewujudkan penyiaran Indonesia yang sehat,” katanya.

Program tersebut, lanjut Ferdi, mencakup penerapan Smart Regulation, Smart Monitoring, Smart Society, Smart Industry, dan Smart Institution sebagai fondasi pembangunan ekosistem penyiaran nasional yang lebih sehat, adaptif, dan berdaya saing.

“Masyarakat kritis dan berdaya serta industri kepenyiaran yang mencerdaskan, yakni dengan penerapan Smart Regulation, Smart Monitoring, Smart Society, Smart Industry dan Smart Institution,” tutupnya. (*)

Artikel Fit and Proper Test Calon KPI di DPR RI, Ferdi Setiawan Jelaskan Gagasan Transformasi Menuju Ekosistem Penyiaran yang Adaptif pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK – Munculnya kasus permasalahan sosial dengan tiba-tiba berubahnya status kondisi penerima manfaat dari Desil 1 menjadi Desil 6 menjadi perhatian serius untuk publik. Perubahan yang tiba-tiba tanpa adanya cek faktual dilapangan menjadi dasar penentu penerima manfaat. Akademisi muda Banten Raya, Mohamad Iyos Rosyid atau Bung Yos menyoroti pentingnya akurasi dalam penetapan dan perubahan status desil masyarakat di Kabupaten Lebak. Mereka menilai bahwa perubahan kategori desil, yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan semata-mata mengandalkan pembaruan data administratif, pada Selasa (14/07/2026).

Menurut kalangan akademisi, Bung Yos sapaan akrab menjelaskan bahwa ketepatan data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkeadilan. Ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata masyarakat berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru berisiko tidak memperoleh haknya, sementara pihak yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima manfaat.

“Mereka menekankan bahwa proses perubahan desil harus melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, pendamping sosial, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, setiap perubahan status dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada fakta sosial, kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta hasil observasi langsung di lapangan”, ujarnya.

Bung Yos, Akademisi muda Banten Raya juga memandang bahwa Kabupaten Lebak memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan hingga daerah pedesaan dan pelosok. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan pendataan yang lebih komprehensif agar mampu menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, pembaruan data tidak cukup dilakukan melalui sistem administrasi semata, tetapi harus disertai pengecekan faktual sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan realitas.

“Perlu adanya kolaborasi bersama antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pembaruan data kesejahteraan sebagai agenda bersama. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga integritas data sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program perlindungan sosial,” tegasnya.

Bung Yos, Akademisi muda Banten Raya berharap proses perubahan desil di Kabupaten Lebak dapat mengedepankan prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

“Dengan data yang akurat dan sesuai fakta lapangan, berbagai program bantuan pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang berhak, serta memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak,” pungkasnya. (Red)

Artikel Mohamad Iyos Rosyid Ingatkan Validasi Data Desil Harus Berdasarkan Fakta Lapangan, Bukan Sekadar Administrasi pertama kali tampil pada Toptime.

Lebak – Kuasa Hukum RS Kartini, Dr. (HC) Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media yang memuat pernyataan Dedi Surnaga alias King Naga mengenai dugaan penahanan pasien oleh RS Kartini karena belum melunasi biaya pelayanan.

Dalam keterangan resminya, Acep menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan dinilai telah merugikan serta mencemarkan nama baik RS Kartini.

Menurut Acep, pasien yang dimaksud merupakan peserta BPJS Kesehatan, bukan pasien umum. Sebelum menjalani perawatan di RS Kartini, pasien diketahui memiliki tunggakan iuran BPJS selama kurang lebih tujuh tahun yang kemudian telah dilunasi.

Namun, setelah dilakukan proses verifikasi administrasi, sistem BPJS Kesehatan masih menampilkan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp3.354.300 yang menjadi tanggung jawab peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal tersebut telah kami jelaskan kepada pihak keluarga pasien. Mereka memahami bahwa kewajiban tersebut merupakan denda yang muncul dari sistem BPJS Kesehatan, bukan biaya yang ditetapkan oleh RS Kartini,” ujar Acep dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa RS Kartini tidak pernah melakukan penahanan pasien sebagaimana yang diberitakan. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan informasi yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Kami sangat menyayangkan adanya pernyataan yang menyebut RS Kartini menahan pasien. Kami mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut, apakah benar mewakili keluarga pasien atau pihak lain. Yang jelas, informasi itu tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menjadi fitnah serta mencemarkan nama baik rumah sakit,” tegasnya.

Atas dasar itu, Acep meminta Dedi Surnaga alias King Naga segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka serta memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang telah beredar di berbagai media.

“Kami meminta Saudara Dedi Surnaga alias King Naga untuk segera meminta maaf dan mengklarifikasi informasi yang telah disampaikan kepada publik. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan fakta dan etika dalam menyampaikan informasi,” katanya.

Acep juga mengimbau seluruh pihak agar melakukan verifikasi informasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak tertentu.(Red)

Artikel Kuasa Hukum RS Kartini Bantah Tuduhan Penahanan Pasien, Minta King Naga Klarifikasi dan Minta Maaf pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK  – Aktivis Lebak Selatan, Deni Ismayadi, angkat bicara menanggapi ramainya informasi mengenai instruksi pemindahan stockpile (penampungan) batubara ke lokasi baru. Imbauan yang diduga kuat bersumber dari desakan salah satu warga tersebut dinilai tidak berdasar.

Berdasarkan hasil investigasi mandiri yang dilakukannya, para pengusaha batubara mengaku tidak pernah menerima instruksi atau pemberitahuan resmi terkait pemindahan tersebut. Deni menegaskan bahwa penegakan aturan dan hukum harus selalu berpatokan pada fakta dan data yang jelas.

“Menanggapi adanya imbauan yang menyuruh stockpile harus segera dipindahkan, menurut saya, di saat ekonomi sedang sulit dan cari kerja susah, semestinya jangan membuat aturan yang memberatkan masyarakat kecil. Kasihan mereka yang sedang berusaha menafkahi keluarga dan tetangganya,” kata Deni, Sabtu (11/7/2026).

Deni berharap para pemangku kebijakan dapat bertindak lebih bijak dalam mengayomi masyarakat. Menurutnya, para pelaku usaha batubara lokal pada dasarnya adalah warga yang taat aturan dan hanya membutuhkan pembinaan, bukan penggusuran.

“Jika persoalan ini tidak menemukan solusi, maka saya akan membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Ketua DPR-RI,” tegas Deni.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional saat ini sedang tertekan akibat kenaikan nilai dolar, lonjakan harga BBM non-subsidi, serta melambungnya harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap situasi ekonomi masyarakat bawah.

Dampak pemindahan paksa stockpile ini diprediksi akan memukul perekonomian lokal secara luas.

Selain mengancam omzet pedagang kecil di sekitar lokasi, kebijakan ini berpotensi menaikkan biaya logistik angkutan hingga memicu lonjakan angka pengangguran baru di wilayah Lebak.(*)

Artikel ‎Aktivis Lebak Selatan Minta Pemerintah Bina Stockpile Batubara Bukan Digusur pertama kali tampil pada Toptime.

Serang – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Banten menggelar Upacara Pembukaan Lomba Berburu dan Bakti Sosial Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Upacara Polda Banten pada Jumat (10/07).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki serta dihadiri Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Banten Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin DKI Jakarta Brigjen Pol. Umar Surya Fana, Pejabat Utama Polda Banten, perwakilan instansi terkait, dan para peserta lomba berburu.

Dalam sambutannya, Kapolda Banten menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Provinsi Perbakin Banten atas terselenggaranya kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pengurus Provinsi Perbakin Banten atas inisiasi kegiatan ini, khususnya kepada Ketua Perbakin Provinsi Banten yang telah membangun sinergi dan kolaborasi dengan baik. Kehadiran seluruh peserta dan tamu undangan menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan kemitraan terus terpelihara dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kapolda Banten.

Kapolda menjelaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan manfaat nyata melalui pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan lomba berburu dan bakti sosial ini, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara Polri, Perbakin, dan seluruh elemen masyarakat. Di sisi lain, melalui bakti sosial kita ingin menumbuhkan kepedulian serta semangat berbagi kepada sesama sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolda menilai olahraga menembak dan kegiatan berburu mengandung nilai-nilai positif yang sejalan dengan karakter seorang insan Bhayangkara.

“Olahraga menembak dan kegiatan berburu mengajarkan disiplin, ketelitian, kesabaran, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter yang harus dimiliki setiap anggota Polri, yaitu profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, mematuhi seluruh ketentuan perlombaan, serta mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan selama kegiatan berlangsung.

“Keberhasilan kegiatan ini bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi juga dari kedisiplinan peserta dalam menaati aturan, menjunjung tinggi sportivitas, menjaga etika berburu sesuai ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Kepada panitia, perangkat pertandingan, dan seluruh personel pengamanan, laksanakan tugas secara profesional agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, dan sukses,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda Banten berharap kegiatan tersebut semakin mempererat hubungan harmonis antara Polri, TNI, Perbakin, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di Provinsi Banten.

“Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkokoh kebersamaan, mempererat sinergi, serta meningkatkan kepedulian sosial demi mewujudkan Banten yang aman, tertib, dan lestari,” tutup Kapolda. (Bidhumas).

Artikel Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Banten Buka Lomba Berburu dan Bakti Sosial pertama kali tampil pada Toptime.

Jakarta – PERADI Profesional kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penandatanganan kerja sama organisasi advokat dengan perguruan tinggi keagamaan terbanyak, yakni melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama RI di Hotel Borobudur, Jakarta (8/7).

Kolaborasi strategis ini melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Universitas Indonesia (UI), serta 108 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama sebagai langkah besar memperkuat pendidikan hukum yang berbasis integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan momentum penting dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di tengah perkembangan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama PERADI Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan Universitas Indonesia menginisiasi acara yang sangat penting ini,” ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa persoalan hukum saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata,” katanya.

Ketua Umum PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan awal dari pembangunan ekosistem pendidikan hukum yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi.

“Ini bukan hanya seremoni. Kita menyatukan kekuatan untuk membangun pendidikan hukum berbasis ilmu, integritas, dan akhlak,” ujar Harris yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurutnya, PERADI Profesional akan memperluas program peningkatan kapasitas advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), baik untuk jalur umum maupun berbasis syariah, guna mencetak advokat yang kompeten dan berintegritas.

“Ke depan akan ada PKPA dan pendidikan profesi advokat, termasuk skema umum dan syariah, untuk meningkatkan kompetensi,” jelasnya.

Harris juga menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi advokat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap advokat melalui peningkatan kualitas dan integritas, sehingga advokat kembali menjadi officium nobile atau profesi yang terhormat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan kepada PERADI Profesional dengan nomor 12803/R.MURI/VII/2026 atas rekor “Penandatanganan Kerja Sama Organisasi Advokat dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Terbanyak”, yang melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan.

Pencapaian ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi dunia pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi untuk melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.***

PERADI Profesional Cetak Rekor MURI, Gandeng 108 Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Ekosistem Pendidikan Hukum Berintegritas

Jakarta – PERADI Profesional kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penandatanganan kerja sama organisasi advokat dengan perguruan tinggi keagamaan terbanyak, yakni melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama RI di Hotel Borobudur, Jakarta (8/7).

Kolaborasi strategis ini melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Universitas Indonesia (UI), serta 108 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama sebagai langkah besar memperkuat pendidikan hukum yang berbasis integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan momentum penting dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di tengah perkembangan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama PERADI Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan Universitas Indonesia menginisiasi acara yang sangat penting ini,” ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa persoalan hukum saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata,” katanya.

Ketua Umum PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan awal dari pembangunan ekosistem pendidikan hukum yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi.

“Ini bukan hanya seremoni. Kita menyatukan kekuatan untuk membangun pendidikan hukum berbasis ilmu, integritas, dan akhlak,” ujar Harris yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurutnya, PERADI Profesional akan memperluas program peningkatan kapasitas advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), baik untuk jalur umum maupun berbasis syariah, guna mencetak advokat yang kompeten dan berintegritas.

“Ke depan akan ada PKPA dan pendidikan profesi advokat, termasuk skema umum dan syariah, untuk meningkatkan kompetensi,” jelasnya.

Harris juga menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi advokat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap advokat melalui peningkatan kualitas dan integritas, sehingga advokat kembali menjadi officium nobile atau profesi yang terhormat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan kepada PERADI Profesional dengan nomor 12803/R.MURI/VII/2026 atas rekor “Penandatanganan Kerja Sama Organisasi Advokat dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Terbanyak”, yang melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan.

Pencapaian ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi dunia pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi untuk melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.(*)

Artikel PERADI Profesional Cetak Rekor MURI, Gandeng 108 Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Ekosistem Pendidikan Hukum Berintegritas pertama kali tampil pada Toptime.

‎
Lebak – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Banten, pada 2026 merealisasikan pembangunan sebanyak delapan unit daerah irigasi guna mendukung program swasembada pangan di daerah itu.
‎
‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Lebak Dade Yan Apriyandi di Lebak, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur sebanyak delapan daerah irigasi guna memenuhi ketersediaan pasokan air untuk areal persawahan sehingga saat musim kemarau bisa menghasilkan produksi pangan.
‎
‎Lokasi pembangunan jaringan irigasi itu tersebar di Kecamatan Cijaku seluas 80 hektare, Cibeber 100 hektare, Cikulur 130 hektare, Bayah 120 hektare, Bojongmanik 127 hektare, Lebak Gedong 200 hektare dan Malingping 88 hektare.
‎
‎”Kami berharap pembangunan daerah irigasi itu dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan saat musim kemarau,” katanya menjelaskan.(*)
‎
‎Menurut dia, pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi untuk kedaulatan pangan, sehingga setiap tahun melakukan intervensi pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.
‎
‎Ia mengatakan irigasi merupakan ujung tombak saat musim kemarau untuk menyelamatkan pertanian sawah dalam memenuhi ketersediaan pasokan air.
‎
‎Saat ini, jumlah jaringan daerah irigasi di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 474 unit daerah irigasi terdiri dari 463 irigasi permukaan dan 11 irigasi pompa.
‎
‎Selama ini, lanjutnya, kehadiran jaringan irigasi mampu memberikan sumbangan besar terhadap program ketahanan pangan nasional. Bahkan, beberapa tahun terakhir Kabupaten Lebak sebagai lumbung pangan di Provinsi Banten.
‎
‎”Kita menargetkan jaringan irigasi yang dibangun itu maka petani bisa tanam sebanyak tiga kali musim tanam per tahun,” katanya.

Artikel DPUPR Lebak Percepat Pembangunan Irigasi untuk Wujudkan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Toptime.