Lebak – Kuasa Hukum RS Kartini, Dr. (HC) Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., memberikan klarifikasi atas pemberitaan di sejumlah media yang memuat pernyataan Dedi Surnaga alias King Naga mengenai dugaan penahanan pasien oleh RS Kartini karena belum melunasi biaya pelayanan.

Dalam keterangan resminya, Acep menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan dinilai telah merugikan serta mencemarkan nama baik RS Kartini.

Menurut Acep, pasien yang dimaksud merupakan peserta BPJS Kesehatan, bukan pasien umum. Sebelum menjalani perawatan di RS Kartini, pasien diketahui memiliki tunggakan iuran BPJS selama kurang lebih tujuh tahun yang kemudian telah dilunasi.

Namun, setelah dilakukan proses verifikasi administrasi, sistem BPJS Kesehatan masih menampilkan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp3.354.300 yang menjadi tanggung jawab peserta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Hal tersebut telah kami jelaskan kepada pihak keluarga pasien. Mereka memahami bahwa kewajiban tersebut merupakan denda yang muncul dari sistem BPJS Kesehatan, bukan biaya yang ditetapkan oleh RS Kartini,” ujar Acep dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa RS Kartini tidak pernah melakukan penahanan pasien sebagaimana yang diberitakan. Menurutnya, tuduhan tersebut merupakan informasi yang tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Kami sangat menyayangkan adanya pernyataan yang menyebut RS Kartini menahan pasien. Kami mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut, apakah benar mewakili keluarga pasien atau pihak lain. Yang jelas, informasi itu tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menjadi fitnah serta mencemarkan nama baik rumah sakit,” tegasnya.

Atas dasar itu, Acep meminta Dedi Surnaga alias King Naga segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka serta memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang telah beredar di berbagai media.

“Kami meminta Saudara Dedi Surnaga alias King Naga untuk segera meminta maaf dan mengklarifikasi informasi yang telah disampaikan kepada publik. Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan fakta dan etika dalam menyampaikan informasi,” katanya.

Acep juga mengimbau seluruh pihak agar melakukan verifikasi informasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak tertentu.(Red)

Artikel Kuasa Hukum RS Kartini Bantah Tuduhan Penahanan Pasien, Minta King Naga Klarifikasi dan Minta Maaf pertama kali tampil pada Toptime.

LEBAK  – Aktivis Lebak Selatan, Deni Ismayadi, angkat bicara menanggapi ramainya informasi mengenai instruksi pemindahan stockpile (penampungan) batubara ke lokasi baru. Imbauan yang diduga kuat bersumber dari desakan salah satu warga tersebut dinilai tidak berdasar.

Berdasarkan hasil investigasi mandiri yang dilakukannya, para pengusaha batubara mengaku tidak pernah menerima instruksi atau pemberitahuan resmi terkait pemindahan tersebut. Deni menegaskan bahwa penegakan aturan dan hukum harus selalu berpatokan pada fakta dan data yang jelas.

“Menanggapi adanya imbauan yang menyuruh stockpile harus segera dipindahkan, menurut saya, di saat ekonomi sedang sulit dan cari kerja susah, semestinya jangan membuat aturan yang memberatkan masyarakat kecil. Kasihan mereka yang sedang berusaha menafkahi keluarga dan tetangganya,” kata Deni, Sabtu (11/7/2026).

Deni berharap para pemangku kebijakan dapat bertindak lebih bijak dalam mengayomi masyarakat. Menurutnya, para pelaku usaha batubara lokal pada dasarnya adalah warga yang taat aturan dan hanya membutuhkan pembinaan, bukan penggusuran.

“Jika persoalan ini tidak menemukan solusi, maka saya akan membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Ketua DPR-RI,” tegas Deni.

Ia menambahkan, kondisi ekonomi nasional saat ini sedang tertekan akibat kenaikan nilai dolar, lonjakan harga BBM non-subsidi, serta melambungnya harga kebutuhan pokok.

Pemerintah daerah seharusnya lebih peka terhadap situasi ekonomi masyarakat bawah.

Dampak pemindahan paksa stockpile ini diprediksi akan memukul perekonomian lokal secara luas.

Selain mengancam omzet pedagang kecil di sekitar lokasi, kebijakan ini berpotensi menaikkan biaya logistik angkutan hingga memicu lonjakan angka pengangguran baru di wilayah Lebak.(*)

Artikel ‎Aktivis Lebak Selatan Minta Pemerintah Bina Stockpile Batubara Bukan Digusur pertama kali tampil pada Toptime.

Serang – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Banten menggelar Upacara Pembukaan Lomba Berburu dan Bakti Sosial Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Upacara Polda Banten pada Jumat (10/07).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki serta dihadiri Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin Banten Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, Ketua Umum Pengurus Provinsi Perbakin DKI Jakarta Brigjen Pol. Umar Surya Fana, Pejabat Utama Polda Banten, perwakilan instansi terkait, dan para peserta lomba berburu.

Dalam sambutannya, Kapolda Banten menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Provinsi Perbakin Banten atas terselenggaranya kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pengurus Provinsi Perbakin Banten atas inisiasi kegiatan ini, khususnya kepada Ketua Perbakin Provinsi Banten yang telah membangun sinergi dan kolaborasi dengan baik. Kehadiran seluruh peserta dan tamu undangan menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan kemitraan terus terpelihara dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat,” ujar Kapolda Banten.

Kapolda menjelaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan komitmen Polri untuk terus memberikan manfaat nyata melalui pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan lomba berburu dan bakti sosial ini, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta memperkuat sinergi antara Polri, Perbakin, dan seluruh elemen masyarakat. Di sisi lain, melalui bakti sosial kita ingin menumbuhkan kepedulian serta semangat berbagi kepada sesama sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolda menilai olahraga menembak dan kegiatan berburu mengandung nilai-nilai positif yang sejalan dengan karakter seorang insan Bhayangkara.

“Olahraga menembak dan kegiatan berburu mengajarkan disiplin, ketelitian, kesabaran, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan secara tepat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter yang harus dimiliki setiap anggota Polri, yaitu profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas, mematuhi seluruh ketentuan perlombaan, serta mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan selama kegiatan berlangsung.

“Keberhasilan kegiatan ini bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi juga dari kedisiplinan peserta dalam menaati aturan, menjunjung tinggi sportivitas, menjaga etika berburu sesuai ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Kepada panitia, perangkat pertandingan, dan seluruh personel pengamanan, laksanakan tugas secara profesional agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, dan sukses,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda Banten berharap kegiatan tersebut semakin mempererat hubungan harmonis antara Polri, TNI, Perbakin, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di Provinsi Banten.

“Dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkokoh kebersamaan, mempererat sinergi, serta meningkatkan kepedulian sosial demi mewujudkan Banten yang aman, tertib, dan lestari,” tutup Kapolda. (Bidhumas).

Artikel Semarak Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Banten Buka Lomba Berburu dan Bakti Sosial pertama kali tampil pada Toptime.

Jakarta – PERADI Profesional kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penandatanganan kerja sama organisasi advokat dengan perguruan tinggi keagamaan terbanyak, yakni melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama RI di Hotel Borobudur, Jakarta (8/7).

Kolaborasi strategis ini melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Universitas Indonesia (UI), serta 108 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama sebagai langkah besar memperkuat pendidikan hukum yang berbasis integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan momentum penting dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di tengah perkembangan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama PERADI Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan Universitas Indonesia menginisiasi acara yang sangat penting ini,” ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa persoalan hukum saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata,” katanya.

Ketua Umum PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan awal dari pembangunan ekosistem pendidikan hukum yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi.

“Ini bukan hanya seremoni. Kita menyatukan kekuatan untuk membangun pendidikan hukum berbasis ilmu, integritas, dan akhlak,” ujar Harris yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurutnya, PERADI Profesional akan memperluas program peningkatan kapasitas advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), baik untuk jalur umum maupun berbasis syariah, guna mencetak advokat yang kompeten dan berintegritas.

“Ke depan akan ada PKPA dan pendidikan profesi advokat, termasuk skema umum dan syariah, untuk meningkatkan kompetensi,” jelasnya.

Harris juga menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi advokat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap advokat melalui peningkatan kualitas dan integritas, sehingga advokat kembali menjadi officium nobile atau profesi yang terhormat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan kepada PERADI Profesional dengan nomor 12803/R.MURI/VII/2026 atas rekor “Penandatanganan Kerja Sama Organisasi Advokat dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Terbanyak”, yang melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan.

Pencapaian ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi dunia pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi untuk melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.***

PERADI Profesional Cetak Rekor MURI, Gandeng 108 Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Ekosistem Pendidikan Hukum Berintegritas

Jakarta – PERADI Profesional kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas penandatanganan kerja sama organisasi advokat dengan perguruan tinggi keagamaan terbanyak, yakni melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama RI di Hotel Borobudur, Jakarta (8/7).

Kolaborasi strategis ini melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Universitas Indonesia (UI), serta 108 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama sebagai langkah besar memperkuat pendidikan hukum yang berbasis integritas, profesionalisme, dan nilai-nilai keagamaan.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, kerja sama ini merupakan momentum penting dalam menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di tengah perkembangan masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak, terutama PERADI Profesional yang bersama-sama Kementerian Agama dan Universitas Indonesia menginisiasi acara yang sangat penting ini,” ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa persoalan hukum saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri sebagai persoalan teks peraturan semata,” katanya.

Ketua Umum PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan awal dari pembangunan ekosistem pendidikan hukum yang menghubungkan akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi.

“Ini bukan hanya seremoni. Kita menyatukan kekuatan untuk membangun pendidikan hukum berbasis ilmu, integritas, dan akhlak,” ujar Harris yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurutnya, PERADI Profesional akan memperluas program peningkatan kapasitas advokat melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), baik untuk jalur umum maupun berbasis syariah, guna mencetak advokat yang kompeten dan berintegritas.

“Ke depan akan ada PKPA dan pendidikan profesi advokat, termasuk skema umum dan syariah, untuk meningkatkan kompetensi,” jelasnya.

Harris juga menyoroti pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi advokat yang selama ini menghadapi berbagai tantangan.

“Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap advokat melalui peningkatan kualitas dan integritas, sehingga advokat kembali menjadi officium nobile atau profesi yang terhormat,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan penghargaan kepada PERADI Profesional dengan nomor 12803/R.MURI/VII/2026 atas rekor “Penandatanganan Kerja Sama Organisasi Advokat dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Terbanyak”, yang melibatkan 108 perguruan tinggi keagamaan.

Pencapaian ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi dunia pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi untuk melahirkan advokat yang profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan hukum di masa depan.(*)

Artikel PERADI Profesional Cetak Rekor MURI, Gandeng 108 Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Ekosistem Pendidikan Hukum Berintegritas pertama kali tampil pada Toptime.

‎
Lebak – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak, Banten, pada 2026 merealisasikan pembangunan sebanyak delapan unit daerah irigasi guna mendukung program swasembada pangan di daerah itu.
‎
‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Lebak Dade Yan Apriyandi di Lebak, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur sebanyak delapan daerah irigasi guna memenuhi ketersediaan pasokan air untuk areal persawahan sehingga saat musim kemarau bisa menghasilkan produksi pangan.
‎
‎Lokasi pembangunan jaringan irigasi itu tersebar di Kecamatan Cijaku seluas 80 hektare, Cibeber 100 hektare, Cikulur 130 hektare, Bayah 120 hektare, Bojongmanik 127 hektare, Lebak Gedong 200 hektare dan Malingping 88 hektare.
‎
‎”Kami berharap pembangunan daerah irigasi itu dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan saat musim kemarau,” katanya menjelaskan.(*)
‎
‎Menurut dia, pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi untuk kedaulatan pangan, sehingga setiap tahun melakukan intervensi pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung swasembada pangan nasional.
‎
‎Ia mengatakan irigasi merupakan ujung tombak saat musim kemarau untuk menyelamatkan pertanian sawah dalam memenuhi ketersediaan pasokan air.
‎
‎Saat ini, jumlah jaringan daerah irigasi di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 474 unit daerah irigasi terdiri dari 463 irigasi permukaan dan 11 irigasi pompa.
‎
‎Selama ini, lanjutnya, kehadiran jaringan irigasi mampu memberikan sumbangan besar terhadap program ketahanan pangan nasional. Bahkan, beberapa tahun terakhir Kabupaten Lebak sebagai lumbung pangan di Provinsi Banten.
‎
‎”Kita menargetkan jaringan irigasi yang dibangun itu maka petani bisa tanam sebanyak tiga kali musim tanam per tahun,” katanya.

Artikel DPUPR Lebak Percepat Pembangunan Irigasi untuk Wujudkan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Toptime.

Serang – Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Ruang Press Conference Bidhumas Polda Banten pada Rabu (08/07).

Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achiles Hutapea didampingi Wadirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Bronto Budiyono dan Charles Stiven dari Fungsi Pemeriksaan Ahli Pertama Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP Merak.

Dalam keterangannya, Wadirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Bronto Budiyono menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula pada Selasa (7/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, saat penyelidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Banten menerima penyerahan tiga orang beserta barang bukti dari personel Ditsamapta Polda Banten yang sebelumnya mengamankan dugaan tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kampung Sanding, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

“Setelah dilakukan penyerahan, penyelidik bersama pemilik tempat melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan sebanyak 89 bal rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai resmi, dengan total 4.450 slop atau 44.500 bungkus rokok, yang diduga akan diedarkan secara ilegal,” ujar Bronto.

Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang berinisial MA (32), AH (31), dan AT (33) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain mengamankan para terduga, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa 89 bal rokok berbagai merek tanpa pita cukai dengan total 4.450 slop atau 44.500 bungkus rokok, satu unit mobil Isuzu Truck Box Double warna putih nomor polisi B 9327 PXU, tiga unit telepon genggam, empat lembar surat jalan, satu buah kunci mobil, serta tiga buah kunci rumah.

Bronto menerangkan bahwa modus operandi para pelaku adalah menyimpan dan memperdagangkan rokok tanpa pita cukai resmi dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil. “Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidang cukai serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses penegakan hukumnya,” jelas Bronto.

Lebih lanjut, Bronto menyampaikan bahwa perkara tersebut diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan akan dikoordinasikan dengan pihak Bea Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Bronto juga mengedukasi masyarakat agar dapat membedakan rokok legal dan rokok ilegal. Menurutnya, rokok legal atau bercukai memiliki pita cukai resmi yang dipasang melintang pada bagian atas kemasan sehingga akan rusak ketika bungkus pertama kali dibuka. Selain itu, kemasan rokok legal mencantumkan identitas pabrik, jumlah batang, serta peringatan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. “Sementara itu, rokok ilegal atau rokok tanpa cukai tidak memiliki pita cukai sama sekali. Umumnya kualitas cetak kemasan lebih rendah, informasi produsen tidak lengkap, dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal sejenis. Masyarakat perlu lebih teliti sebelum membeli agar tidak ikut mendukung peredaran barang ilegal,” terang Bronto.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Achiles Hutapea mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam membeli produk rokok dan tidak tergiur dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. “Kami mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan membeli rokok yang memiliki pita cukai resmi. Apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kepolisian atau instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” tutup Maruli (Bidhumas).

Artikel Polda Banten Ungkap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai, Amankan 89 Bal Rokok Ilegal pertama kali tampil pada Toptime.

TANGERANG |- Beredar informasi yang menyebutkan bahwa adanya Warga Binaan/narapidana di Lapas Kelas I Tangerang yang beralamat di Jalan Veteran Raya Nomor 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Mesih kedapatan menjalankan bisnis Barang haram yaitu narkoba.

Napi tersebut bernama Juanda, berperan sebagai pengendali jaringan peredaran narkoba yang beroperasi dari balik jeruji besi.

Tentunya ini menjadi sorotan publik, mengingat hal ini bukan kali pertama muncul laporan adanya aktivitas terlarang yang masih bisa dijalankan oleh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Merespons informasi tersebut, awak media menghubungi langsung KPLP Lapas Kelas I Tangerang, Edy, untuk meminta klarifikasi resmi. Dalam komunikasi yang berlangsung, KPLP Lapas Kelas I Tangerang, Edy awalnya menyampaikan bahwa pihaknya masih akan memeriksa lebih lanjut informasi yang disampaikan.

“Kita belum cek. Kami terima kasih kasih info,” ujar KPLP Lapas Kelas I Tangerang, Edy saat dihubungi awak media.

Namun dalam kesempatan yang sama, KPLP Lapas Kelas I Tangerang, Edy kemudian merinci sejumlah langkah penindakan yang sudah diambil pihaknya, baik atas laporan yang baru masuk maupun kasus serupa yang dilaporkan sebelumnya. Dijelaskannya, seluruh alat bukti dan data terkait sudah dibuka dan diperiksa secara menyeluruh.

“Sudah kita tindaklanjuti. Yang kemarin juga sudah kita tindaklanjuti. Berita Acara Pemeriksaan dan HP yang bersangkutan sudah dibuka semua, komunikasi dengan siapa saja sudah dibuka, dan sudah dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga seluruh riwayat transaksi transfer yang dilakukan yang bersangkutan kepada siapa saja,” jelasnya.

Lebih lanjut Edy menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi data lengkap terkait pihak-pihak di luar Lapas yang terlibat berkomunikasi dan bekerja sama dengan narapidana yang dimaksud. Bahkan, pihak terkait dari lingkaran luar jaringan itu juga sudah ditindak.

“Orang luarnya kita sudah punya datanya lengkap. Anaknya juga sudah kita masukkan ke sel. Komunikasinya dengan siapa saja yang di luar juga sudah kita catat semuanya. Kita juga sudah siapkan Laporan Polisi untuk diserahkan ke kepolisian. Kita juga sudah menyampaikan seluruh perkembangan kasus ini kepada pimpinan,” tambah Edy.

Meskipun sejumlah langkah penindakan sudah disampaikan secara lisan, hingga berita ini diturunkan, awak media dan masyarakat luas masih terus menunggu keterangan resmi tertulis yang dikeluarkan langsung oleh pihak Lapas Kelas I Tangerang, sebagaimana dimohonkan sebelumnya demi kepastian informasi yang utuh.

Publik secara luas juga menanti ketegasan sikap dan langkah nyata dari pimpinan Lapas, khususnya terkait dugaan adanya kelalaian serta lemahnya sistem pengawasan di dalam lingkungan Lapas Kelas I Tangerang.

Lemahnya pengawasan itu dinilai menjadi celah utama sehingga seorang narapidana masih bisa leluasa mengendalikan jaringan tindak pidana narkoba yang beroperasi hingga ke luar tembok lembaga.

Berita ini akan terus kami pantau perkembangannya, dan akan segera kami sampaikan pembaruan informasi begitu keterangan resmi dari pihak Lapas Kelas I Tangerang maupun instansi terkait sudah kami terima.(Red)

Artikel Napi Lapas Kelas I Tangerang Kendalikan Jual Beli Narkoba Modal Ponsel pertama kali tampil pada Toptime.

JAKARTA – Ribuan peserta memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk mengikuti ajang lari massal “Kostrad Run 2026”, Minggu (5/7). Acara yang dimulai sejak pukul 05.30 WIB ini menjadi panggung penting yang memperlihatkan kuatnya sinergi antara TNI, Polri, dan jajaran kementerian lembaga.

Ajang olahraga ini turut dihadiri oleh deretan tokoh penting dan pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Menkopolkam, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Kekompakan inter-institusi juga terlihat dari kehadiran jajaran perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri diwakili oleh Irwasum Polri, disusul kehadiran perwakilan utama dari berbagai komando strategis Polri.

Salah satunya adalah Direktur Samapta (Dirsamapta) Korsabhara Baharkam Polri, yang hadir secara resmi untuk mewakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Selain itu, tampak hadir Waastamaops Kapolri, Kalemdiklat Polri yang diwakili IJP Roma Hutajulu, S.I.K., Dankorbrimob Polri yang diwakili BJP Amostian, S.I.K., serta Astamarena Kapolri yang diwakili KBP Ayep, S.I.K.

Kehadiran para pejabat teras Polri dalam kegiatan ini menegaskan komitmen nyata kepolisian dalam mendukung penuh agenda-agenda yang mempererat soliditas TNI-Polri. Hubungan yang harmonis di level pucuk pimpinan hingga akar rumput dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Hingga bendera start dikibarkan dan seluruh peserta memasuki garis finis, seluruh rangkaian acara Kostrad Run 2026 dilaporkan berjalan dengan sangat aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan acara ini menjadi potret nyata dari semangat kebersamaan dan sportivitas di tengah masyarakat.

Sinergi Tanpa Batas, Sejumlah Pejabat Tinggi Negara Hadiri Kostrad Run 2026 di Monas

Perkuat Soliditas TNI-Polri, Dirsamapta Korsabhara Baharkam Wakili Kabaharkam di Kostrad Run 2026

Simbol Soliditas Tanpa Batas, Tokoh TNI-Polri Berkumpul di Ajang Kostrad Run 2026

JAKARTA – Ribuan peserta memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk mengikuti ajang lari massal “Kostrad Run 2026”, Minggu (5/7). Acara yang dimulai sejak pukul 05.30 WIB ini menjadi panggung penting yang memperlihatkan kuatnya sinergi antara TNI, Polri, dan jajaran kementerian lembaga.

Ajang olahraga ini turut dihadiri oleh deretan tokoh penting dan pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Menkopolkam, Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Kekompakan inter-institusi juga terlihat dari kehadiran jajaran perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri diwakili oleh Irwasum Polri, disusul kehadiran perwakilan utama dari berbagai komando strategis Polri.

Salah satunya adalah Direktur Samapta (Dirsamapta) Korsabhara Baharkam Polri, yang hadir secara resmi untuk mewakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Selain itu, tampak hadir Waastamaops Kapolri, Kalemdiklat Polri yang diwakili IJP Roma Hutajulu, S.I.K., Dankorbrimob Polri yang diwakili BJP Amostian, S.I.K., serta Astamarena Kapolri yang diwakili KBP Ayep, S.I.K.

Kehadiran para pejabat teras Polri dalam kegiatan ini menegaskan komitmen nyata kepolisian dalam mendukung penuh agenda-agenda yang mempererat soliditas TNI-Polri. Hubungan yang harmonis di level pucuk pimpinan hingga akar rumput dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Hingga bendera start dikibarkan dan seluruh peserta memasuki garis finis, seluruh rangkaian acara Kostrad Run 2026 dilaporkan berjalan dengan sangat aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan acara ini menjadi potret nyata dari semangat kebersamaan dan sportivitas di tengah masyarakat.(*)

Artikel Sinergi Tanpa Batas, Sejumlah Pejabat Tinggi Negara Hadiri Kostrad Run 2026 di Monas pertama kali tampil pada Toptime.

DEPOK – Korps Sabhara (Korsabhara) Baharkam Polri menyelenggarakan kegiatan Commander Wish pejabat baru Kakorsabhara Baharkam Polri, Irjen Pol. Dr. M. Nazly Harahap, M.Si., M.H., M.M. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Satya Haprabu, Korbrimob Polri, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (3/7/2026) pagi ini bertujuan untuk menyampaikan arah kebijakan, visi, dan misi kepemimpinan ke depan.

Acara dimulai pukul 08.00 WIB dengan dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan doa, serta penayangan video selayang pandang mengenai profil Kakorsabhara Baharkam Polri. Setelah laporan dari perwira yang ditunjuk, Irjen Pol. Dr. M. Nazly Harahap memberikan paparan utama terkait Commander Wish kepada seluruh jajaran yang hadir.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh pejabat utama Korsabhara Baharkam Polri, di antaranya Dirsamapta, Dirpolsatwa, Anjak Utama, Kabagrenmin, dan Kabagopsnalev. Turut hadir pula para Kasubdit dari Ditsamapta, Ditpolsatwa, dan Ditpamobvit, Kaden Perintis, Kataud, para Kaurtu, Kaurmin, Paur, Pamin, serta seluruh personel Bintara, Tamtama, dan ASN di lingkungan Korsabhara Baharkam Polri.

Melalui kegiatan ini, seluruh personel Korsabhara dan Direktorat jajaran diharapkan dapat mengenal lebih dekat serta memahami secara mendalam visi dan misi yang diusung oleh pejabat baru Kakorsabhara. Selain itu, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas internal agar seluruh jajaran siap melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih profesional.

Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah pada pukul 10.05 WIB. Seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai pada pukul 10.30 WIB. Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga telah diteruskan kepada Kabaharkam Polri sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas.(*)

Artikel Perkuat Visi dan Misi, Korsabhara Baharkam Polri Sukses Gelar Commander Wish Kakorsabhara pertama kali tampil pada Toptime.

Artikel Pemkab Lebak percepat pembangunan daerah tekan kemiskinan‎ pertama kali tampil pada Toptime.