Close

Uang Kompensasi Bau TPST Bantargebang Rp. 43 M Kena Temuan BPK

ilustrasi

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI – Penggunaan Dana Bantuan Sosial (bansos) berupa uang kompensasi atau uang bau pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang Tahun Anggaran 2019 ternyata menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 Tanggal 22 Mei 2019.

Dalam temuan BPK itu disebutkan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kompensasi Bau Pengelolaan TPST Bantargcbang sebesar Rp. 43.771.200.000,00 tidak Dilengkapi dengan bukti Pertanggungjawaban dan tanda terima.

*BACA JUGA : https://toptime.co.id/terkait-tindaklanjut-temuan-bpk-dprd-kota-bekasi-akan-rutin-minta-laporannya-ke-eksekutif/

Dalam dokumen LHP itu disebutkan, hasil pemeriksaan terhadap penanggungjawaban bantuan sosial diketahui bahwa atas bantuan sosial berupa BLT uang kompensasi bau sebesar Rp43.771.200.000.00 tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban dan bukti tanda terima dari penerima BLT. Proses pengelolaan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Bekasi hanya sampai dengan tahap pencairan saja. Setelah semua persyaratan administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup lengkap diterima oleh BPKAD, selanjutnya BPKAD mencairkan SP2D dan mentransfer dari rekening kas daerah ke rekening penerima. Setelah BPKAD mendapatkan bukti transfer dari bank yang menyatakan bahwa transfer telah berhasil maka tidak ada proses selanjutnya. Berdasarkan peraturan. penyaluran bantuan sosial schamsnya dilengkapi dengan tanda terima serta penanggungjawaban dari penerima. Atas penyaluran dana bantuan sosial ini BPKAD tidak memiliki tanda terima untuk memastikan bahwa bantuan telah sampai ke penerima. 

**BACA JUGA YG INI YA : https://toptime.co.id/humas-pemkot-bekasi-tiga-rekomendasi-bpk-sudah-ditindaklanjuti-dan-dinyatakan-selesai/

BLT yang realisasi bantuannya disalurkan kepada penerima bantuan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 658.l Kep.27.A Dinas LH 1 2018 tentang Penerima Dana Kompensasi (Uang Bau) pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargcbang di Tiga Kelurahan ( Sumurbatu, Cikiwul, dan Cikeutingudik) Kecamatan Bantargebang Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 Januari 2018. Pengelolaan bantuan sosial ini melibatkan BPKAD dan Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD pengelola.

*** YG INI UDAH BACA BELUM ? : https://toptime.co.id/bpk-ungkap-7-temuan-pada-pemkot-bekasi/

Pemerintah Kota Bekasi dalam LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 (audlled) mcnyajikan realisasi belanja bansos sebesar Rp. 86.051.251.000.00 atau 98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp87.474.888.000.00.  Bantuan sosial tersebut diantaranya disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Kompensasi Bau Pengelolaan TPST Bantargcbang sebesar Rp43.771.200.000,00.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD mekanisme penyaluran bantuan sosial diawali dengan rekomendasi penerima bantuan sosial. Untuk bantuan sosial BLT uang bau, rekomendasi penerima BLT berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menetapkan rekomendasi penerima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup akan berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk penetapannya. Usulan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota. 

Bantuan Sosial uang kompensasi bau diberikan kepada keluarga yang terkena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah TPST Bantargebang. Besaran BLT adalah sebesar Rp200.000.00/bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Pada TA 2018 BLT yang telah disalurkan adalah sebesar Rp43.771.200.000.00 untuk 18.240 warga di tiga kelurahan Kecamatan Bantargebang. Proses penyaluran BLT dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening penerima. 

Menurut BPK, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Pasal 133 ayat 2, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan  Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Pasal 34 yang menyatakan bahwa SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala BPKAD selaku BUD dengan kelengkapan : Nota Pencairan dari Kepala SKPD,  Berita Acara Serah Terima Uang (Bcrmaterai), Surat permohonan pencairan belanja bantuan social, Salinan/fotocopy KTP atas nama Kepala Keluarga penerima bantuan social, Salinan/Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; dan  Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial. 

Disebutkan dalam LHP itu, kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Bantuan Langsung Tunai Uang Kompensasi Bau senilai Rp43.771 .200.000.00 belum tertib. 

Dalam LHP juga disebutkan kondisi tersebut disebabkan Kepala Dinas Lingkungan Hldup tidak mematuhi ketentuan penyaluran dana Bantuan Sosial. Selain itu juga disebutkan Kepala BPKAD tidak mematuhi ketentuan penyaluran dana Bantuan Sosial.

Dalam LHP tersebut juga disebutkan, atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala BPKAD menjelaskan bahwa pihaknya sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan sebagai berikut: 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Bantuan Sosial yang diterima oleh masyarakat dari dana kompensasi TPST Bantargebang melalui rekening individu yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 460 Kep I30 BPKAD ll 2018 tanggal 9 Pebruari 20l8 tentang Penerima Bantuan Sosial pada APBD Tahun 2018.

Sedangkan Kepala BPKAD menjelaskan bahwa dimasa yang akan datang akan meminta OPD Pengelola Bantuan Sosial untuk melengkapi semua berkas permohonan pencairan dan akan mematuhi ketentuan Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 20|1 tentang Tata Cara Penganggaran. Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. 

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bekasi agar menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mematuhi ketentuan penyaluran dana Bantuan Sosial: dan Kepala BPKAD untuk mematuhi ketentuan penyaluran dana Bantuan Sosial. 

Dalam LHP itu juga disebutkan, Walikota akan melaksanakan rekomendasi BPK sebagaimana dimaksud.

TOP TIME masih berusaha mendapatkan informasi terkini dan komfirmasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi terkait perkembangan terkini dari penyelesain temuan BPK tersebut. Namun hingga berita ini diunggah, kedua pejabat ini masih belum bisa ditemui. Ketika TOP TIME, Rabu (9/10/2019) menyambangi dua kantor tersebut kepala instansi tersebut tidak berhasil ditemui. Menurut beberapa pegawai, pejabat bersangkutan sedang rapat. (AMSAR)

scroll to top