Close

Uang APBD Rp 2,7 M Transit ke Rekening Pribadi Pegawai Setda, Kata Pengamat itu Sudah Bentuk Korupsi

ilustrasi

TOPTIME.CO.ID, KABUPATEN BEKASI – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan, adanya pembayaran belanja APBD sebesar Rp 2,7 miliar dipindahkan ke rekening tabungan pribadi ASN milik Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Pengamat politik dan Komunikasi Publik Universitas Jayabaya,  Igor Dirgantara menilai hal itu adalah pelanggaran prosedural yang berpotensi korupsi.

Kata Igor, memindahkan dana APBD ke rekening pribadi adalah pelanggaran dan bagian dari bentuk korupsi dengan memanfaatkan posisi, memanfaatkan kas APBD untuk kepentingan pribadi.

“Jangan ada lagi pembiaran seperti ini, harus ada tindakan tegas yang bisa memunculkan efek jera. Praktek seperti itu sangat rawan terjadi penyimpangan dan korupsi,” kata Igor.

Lanjut dia, jika hal tersebut dilakukan karena alasan keamanan fisik uang terkait soal tidak adanya brankas, maka itu harus segera diklarifikasi, di verifikasi, dan langsung dikembalikan disertai bukti valid pertanggung jawaban sesuai bukti belanja dari PPTK dan kuasa pengguna anggaran.

*BACA BERITA SEBELUMNYA : https://toptime.co.id/temuan-bpk-bagian-umum-setda-kab-bekasi-rp-27-m-uang-apbd-2018-transit-ke-rekening-pribadi/

Dia menambahkan, ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan harus diakhiri. Pengadaan brankas berikut keamanannya harus diprioritaskan agar tidak menjadi alasan untuk melucu lagi. Ini sangat penting untuk membentuk pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya secara kredibel.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan, adanya pembayaran belanja APBD sebesar Rp 2,7 miliar dipindahkan ke rekening tabungan pribadi ASN milik Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Hal itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi TA 2018 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Arman Shifa.

Arman mengatakan di rekening tabungan BPP ada transaksi kredit sebesar Rp 2.788.654.759, lalu dilakukan debit Rp 2.774.634.782, sehingga masih terdapat saldo sebesar Rp 14.019.977.

“Uang itu dipindahkan ke rekening tabungan BPP sebelum dibayarkan ke pihak ketiga,” demikian bunyi bagian LHP BPK itu. (1/9).

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan karena keamanan fisik uang mengingat tidak adanya brankas.

“Jadi, tetap dipertanggung jawabkan kok oleh bendahara sesuai bukti belanja dari PPTK dan kuasa pengguna anggaran,” jelasnya. (Sar)

scroll to top