Close

Temukan IMB Palsu, Pemkot Bekasi Diminta Tegas

IMB) palsu pembangunan perumahan Diamond Pabuaran Residance di Kp. Pabuaran Kelurahan Jatiranggon yang sejak tahun 2016 berdiri dengan IMB Palsu.

AJ – KOTA BEKASI

TOPTIME.CO.ID – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Usman Priyanto menemukan dugaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu pembangunan perumahan Diamond Pabuaran Residance di Kp. Pabuaran Kelurahan Jatiranggon yang sejak tahun 2016 berdiri dengan IMB Palsu. Tidak hanya itu, dalam proses perizinan tanda tangan Sekda pun di Palsukan.

“Untuk itu, kami mendesak agar Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang (Distaru) harus berani bersikap tegas dan membongkar banguman yang memiliki IMB palsu,” papar Usman kepada media dengan tegas, Jumat (9/8/2019).

Sesuai data yang didapat, kata Usman, IMB bangunam tersebut bernomor 503/……..0331……./RE/BPPT.I/2015 yang tercantum dengan nama Andre Andrianur Ali. IMB atas nama Andre Andrianur Ali berdasarkan dokumen IMB dengan no 0331/RE/BPPT.L/2015 bahwa no tersebut hasil pengecekan kami bahwa dari no 0313 sampai 0430 atas nama PT PUTRA ALFIRA. Kemudian tanggal pengeluaran 27 Jan 2016 tidak ada di BPPT. Sementara tanggal 26 /2016 terakhir pengeluaran atas nama Jimmy Tambunan,  jadi dokumen IMB dengan no 0331 tidak terdaftar.

“Anehnya, saat ini kenapa proses perizinan masih tetap dikerjakan? Kenapa pihak Pemkot Bekasi hingga saat ini belum mampu mengungkap pelaku sipembuat data IMB palsu? Harusnya Walikota Bekasi menyikapi hal ini dengan serius,” imbuhnya.

Sebab, lanjut Usman, dalam proses perizinan pembangunan perumahan Diamond Pabuaran Residance ditemukan ada berkas yang tanda tangan Sekda, Bu Reny dipalsukan.

“Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat sanksinya hukuman penjara selama 6 tahun. Banyak oknum yang terlibat didalam proyek pembangunan perumahan Diamond Pabuaran Residance. Jika ada bangunan yang tidak memiliki izin dibiarkan tentunya sangat merugikan kas daerah Kota Bekasi. Terlebih membiarkan para pelaku semakin merajalela,” pungkasnya.

TOPTIME masih belum bisa mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak terkait yang beranggungjawab mengeluarkan ijin maupun pengembang perumahan yang disebutkan. (*)

scroll to top