Close

Soal Penindakan Bos Gurandil di TNGHS, LSM Surati Presiden Agar Terbit Inpres

Ketua LKBB, yatna Ruhyatna dan Ketua Aliansi Indonesia, Toni

TOPTIME.CO.ID. LEBAK – Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Lebak akan layangkan surat ke Kantor Kepresidenan. Mereka akan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Intruksi Presiden terkait penanganan pidana pelaku penambangan emas ilegal dan ilegal logging yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Ketua lembaga Kajian Banten Bersatu (LKBB)  Yatna Ruhyatna menjelaskan,  pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden agar penegakan hukum pada pelaku pertambangan emas di kawasan Taman Nasional benar-benar adil.

Selain itu,  dalam suratnya,  LKBB juga meminta agar bagi eks gurandil juga diciptakan peluang usaha baru.

“Tambang emas ilegal ini sudah puluhan tahun berlangsung. Banyak warga juga yang mencari penghidupan dari situ, maka harus ada solusi agar eks penambang ini bisa menghidupi keluarganya pasca ditutupnya lokasi-lokasi tambang emas liar, ” kata Yatna, Rabu (4/3/2020)

Namun kata dia,  bagi pengusaha tambang dan pemodalnya harus dipidanakan agar jera dan  untuk memutuskan mata rantai agar aktifitas penambangan liar tidak lagi terjadi.

Selain berkirim surat ke Presiden, LKBB juga akan menggelar agenda aksi unjuk rasa di Lebak yang mendesak agar proses penegakan hukum benar-benar berlangsung dengan benar.

Senada dengan Yatna,  Ketua Aliansi Indonesia, Toni juga akan melayangkan surat ke presiden. Tak jauh beda dengan LKBB, Toni juga meminta Presiden mengeluarkan Inpres untuk penangananan pidana dan pemulihan ekonomi eks gurandil bisa dilakukan.

“Harus ada sisi kebijakan,  mana yang harus dipenjarakan dan mana yang harus diayomi.  Kalau gurandil itu hanya sebatas pekerja yang mencari makan dengan pemghasilan kecil,  Negara memikirkan kelangsungan hidupnya. Sedangkan bagi pengusahanya,  penindakan secara hukum harus ditegakkan, ” kata Toni.

BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/proses-hukum-pengusaha-tambang-emas-ilegal-peti-harus-bikin-jera/

BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/praktisi-hukum-kalau-kepolisian-serius-pasti-pengusaha-tambang-emas-ilegal-bisa-dijerat/

BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/kumala-dukung-pengusutan-tambang-emas-ilegal-oleh-kepolisian/

BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/biar-ada-efek-jera-sejumlah-elemen-desak-pengusaha-tambang-emas-ilegal-dijadikan-tersangka/

Sementara itu sebelumnya,  anggota DPRD Lebak dari Fraksi PPP,  Musa Weliansyah mendesak Polda Banten segera melakukan tindakan tegas terhadap pengusaha Pertambangan Emas Ilegal (PETI)  yang ada di wilayah Lebak.

Dikatakan anggota DPRD Lebak ini,  penindakan tegas terhadap pengusaha PETI bukan hanya soal perintah Presiden,  namun untuk upaya efek jera bagi pelaku.

“Bila dibiarkan terkatung-katung tanpa dibuat jera,  maka aktifitas gurandil akan kembali ada.  Bahkan,  sebagaimana muncul di media,  masih ada kegiatan PETI di Cibeber yang dilakukan malam hari,” beber Musa, Senin (2/3/2020) melalui pesan whatsappnya.

Musa berharap,  Polda Banten untuk bertindak secara profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.  Jangan ada main-main dengan kasus ini, tegakan hukum seadil-adilnya,  jangan tebang pilih,” kata dia.

Sebelumnya,  praktisi Hukum di Lebak,  Koswara Purwasasmita mengatakan jika aparat kepolisian serius dan fokus memproses kasus Pertambangan emas Ilegal (PETI)  di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pasti bisa menjerat oknum pengusaha PETI. Karena kata Koswara,  masalah PETI sudah menjadi atensi Presiden dan Kapolri. Ini dikatakan Pengacara kondang asal Lebak tersebut,  Senin (2/3/2020)

Dikatakan pengacara kondang ini,  kalau penyidik serius banyak pelanggaran yang bisa menyeret pelaku tambang emas ilegal itu ke pidana,  seperti UU lingkungan.

Sementara itu salah satu warga Lebak yang mengaku mengetahui seputar aktifitas usaha pertambangan emas ilegal mengungkapkan bahwa hingga saat ini belasan pengusaha tambang ilegal kendati sudah menghentikan aktifitasnya namun masih belum ada yang ditahan atau ditetapkan jadi tersangka.

Padahal menurutnya,  keberadaan pengusaha itu sudah bukan rahasia umum,  karena aktifitas usaha ini melibatkan banyak orang.

Pria yang minta namanya dirahasiakan ini juga menyebutkan beberapa initial nama pengusaha pertambangan emas ilegal di Blok Cisoka Desa Lebak Situ Gunung Julang Kec.  Lebakgedong, diantaranya HA,  HH,  HD,  SW,  HS,  HSAT,  HU,  BD,  SM,  SRP,  SY dan HT. 

Sementara itu,  sebagaimana dikutip dari ANTARA (20/1/2020) Satgas Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang dibentuk Polda Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 gurandil atau penambang emas dari empat lokasi pengolahan hasil tambang emas ilegal di Kecamatan Lebak Gedong dan Kematan Cipanas, Kabupaten Lebak.

Masih dari laman berita ANTARA,  sejumlah lokasi tambang emas ilegal yang ditutup oleh polisi, yaitu dua lokasi pengolahan emas di Kampung Cikomara RT 04/02 Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong. Kemudian lokasi pengolahan emas di Kampung Hamberang RT 04/06 Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas, dan di lokasi pengolahan emas di Kampung Tajur RT.06/04 Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas.

Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso, di Serang, Senin, mengatakan Satgas PETI telah melakukan penyelidikan dan investigasi langsung ke lokasi-lokasi keberadaan tambang Ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.

“Investigasi yang kami lakukan, berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa penyebab terjadi banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, akibat curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya labil, adanya garapan sawah di TNGHS, dan salah satunya adalah aktivitas PETI,” katanya pula.

Menurut Sabar, dari informasi tersebut, Satgas PETI melakukan penyelidikan dan investigasi, berupa olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, memasang garis polisi dan pemeriksaan sejumlah saksi. Kegiatan Satgas PETI ini, terdiri dari gabungan penyidik Bareskrim Polri, Ditkrimsus Polda Banten, Polres Lebak, dan satgas dari dinas terkait di pemerintahan.

“Empat tempat pengolahan tambang di wilayah Lebak Gedong dan Cipanas kami lakukan penindakan berupa pemasangan ‘police line’. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, baik terhadap pekerja, pengawas, dan saksi ahli,” kata Kapolda Banten. (*)

scroll to top