Close

Soal E-Warong Mandiri Program Sembako, LSM Ingatkan Dinsos Patuhi Edaran Kemensos

Soal E-Warong Mandiri Program Sembako, LSM ingatkan Dinsos Patuhi Edaran Kemensos

Edaran Kemensos

TOPTIME.CO.ID, LEBAK – Penggiat Sosial asal Lebak Rusmedi, menyayangkan sikap Dinas Sosial Lebak yang membiarkan bahkan mendorong adanya warong mandiri pada Program Sembako. Padahal kata Rusmedi, Kementrian Sosial sudah mengeluarkan edaran agar Dinas Sosial memdorong agen/e warong membuat Perjanjian Kerja Sama dengan supplier.

Maka kata Penggiat Sosial ini, Sabtu (4/4/2020) dengan edaran Kemensos tersebut, harusnya Dinas Sosial Kabupaten dan Tim Koordinasi Kabupaten menindaklanjuti dengan melarang adanya e warong mandiri dalam penyaluran Program Sembako dan mendorong agar semua penyalur Program Sembako membuat kerja sama dengan supplier.

“Program Sembako ini program pusat, artinya Pemerintah kabupaten harus mengikuti arahan dari pusat. Jelas ada edarannya agar penyalur bikin Kerja Sama sengan supplier, tapi yang terjadi malah Dinsos mendorong e warong mandiri, belanja sendiri, nyari komoditi sendiri. Ini kalau menurut saya bertolak belakang dengan arahan Kemensos, ” kata Rusmedi.

Menurutnya, keberadaan supplier membangun kerjasama dengan penyalur Program Sembako sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang bisa dinikmati tepat waktu dan jumlah oleh warga miskin penerima manfaat.

“Saya justru aneh, kalau justru ada beberapa warong mandiri yang tidak membuat kerjasama dengan perusahaan supplier. Jelas ada edaran Kementrian Sosial yang menjelaskan agar e warong membuat Perjanjian Kerja Sama dengan supplier,” kata Rusmedi.

Menurut Rusmedi, supplier sebagai perusahaan yang memang bergerak di bidang usaha pengadaan Sembako tentu lebih memiliki kesiapan dan ketersediaan komoditi

“Sangat bertolak belakang kalau Dinsos malah mendorong lahirnya e-warong Mandiri. Harusnya justru diarahkan agar kerjasama dengan supplier yang menjamin ketersediaan barang, ” tandasnya.

Surat Edaran Kementrian Sosial Nomor 533/6.3/KS.01/03/2020 tertanggal 4 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2, tentang Perjanjian Kerjasama e warong dengan supplier pada poin 3 disebutkan agar Dinas Sosial Kabupaten/Kota mendoromg e warong dan supplier melalukan perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani oleh e warong dan supplier, sebagai pegangan atau acuan dalam memberikan keyakinan kepada masimg-masing bertanggungjawab terhadap kelangsungan pemyediaan bahan pangan bagi KPM.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Dharmana Putra, saat dikonfirmasi terkait surat edaran dari Kemensos tersebut, Senin (30/3/2020) mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat sebagai tindaklanjut
Surat Edaran Kemensos tersebut melalui surat kepada agen warung penyalur Program Sembako se-Kabupaten Lebak dengan nomor surat 460/313-dinsos/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 perihal Perjanjian Kerjasama agen/e warong dengan supplier.

Ketika ditanya terkait adanya pembatalan kontrak sepihak oleh beberapa agen dengan salah satu supplier dan beralih ke supplier lain, atau memilih nenjadi agen mandiri, Kepala Dinas Sosial Kab. Lebak menegaskan hal itu menjadi hak agen dan pihak Dinsos tidak berurusan dengan supplier.

“Itu hak agen kita tidak berurusan dengan pihak supplier, yang penting agen/warung dapat menyediakan seluruh barang sembako pesanan KPM berkualitas, jumlahnya tepat, harga dan waktunya tepat dan lain-lain sesuai prinsip 6T,” kata Kadinsos melalui pesan whatsapp.

Kadinsos juga mengatakan, pihaknya berkewajiban mengecheek agen/warung yang bekerjasama dengan supplier/distributor kalau mereka saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kata dia, isi perjanjiannya itu harus mengacu pada prinsip 6 T. Dalam point-point perjanjian harus ada kesanggupan suplier/distributor untuk menyediakan barang-barang sembako kebutuhan KPM yg didalamnya memuat jenis, kualitas, jumlah, harga, waktu dll.

Ketika ditanya apakah ada pendampingan hukum bagi e warong atau agen jika ada sengketa terkait perjanjian kerjasama yang dibuat, dijawab Eka, dalam Program Sembako Satuan Tugas (Satgas) Pangan sudah Memorandum Under Standing (MoU) antara Kemensos dengan Polri.

Dia juga menjelaskan, Dinsos berupaya agar agen/warung sembako bisa mandiri, tidak bergantung ke pemasok dan bisa mencari barang sendiri ke berbagai sumber.

“Sekarang sudah bermunculan e warong mandiri, artinya resiko perselisihan diantara mereka (e warong dan supplier-red) semakin berkurang yang membuat Perjanjian Kerja Sama,” kilahnya.

Kata dia, Surat edaran Kemensos itu ditujukan terutama kepada agen/warung yang bekerjasama dengan salah satu suplier. Sedangkan warung mandiri justru bisa bekerjasama dengan beberapa suplier.

Warung mandiri itu sebenarnya harapan program sesuai Pedum yang tidak tergantung hanya kepada salah sattu suplier saja tapi bisa mencari ke berbagai sumber termasuk dari sumber-sumber potensi lokal yang ada. Hal ini sebagai antisipasi bila tahun depan KKS berubah fungsi menjadi kartu diskon, maka warung sembako yang semakin maju dan mandiri akan semakin siap menghadapi berbagai perubahan kebijakan tentang pola dan skema bansos.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, ada 10 e warong yang berstatus mandiri. Ke sepuluh agen ini tersebar ada Desa pasir Kacapi Kec. Maja, Desa Curug Panjang Kec. Cikulur, Desa Sobang Kec. Sobang, Desa Barunai Kec. Cihara, Desa Sukasari dan Bintang Resmi Kec. Cipanas, Desa Sajira Mekar dan Sajira Kec. Sajira dan 2 Desa di Kec. Gunung Kencana.

Pada penyaluran Program Sembako bulan Maret ada 10 Agen Mandiri dan 2 Agen Bumdes di Lebak. Sedangkan 92 Agen menjalin kerjasama dengan Bulog, 60 Agen kerjasama dengan CV Astan dan 239 Agen PT. Aam Prima Artha.

Program Sembako adalah bantuan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberikan untuk berupa komoditi sembako. Sebelumnya program ini bernama Ranstra, berubah menjadi BPNT dan kini menjadi Program Sembako.

Setiap RTM pada tahun 2020 menerima bantuan senilai Rp. 150 ribu per bulan. Pada bulan Maret naik untuk 6 bulan menjadi Rp. 200 ribu.

(RIF’/SAR)

scroll to top