Close

Rekuitmen Pol PP Gaduh, Sekda Lebak Minta Panitia Buka ke Publik Kalau Ada Pihak-Pihak yang Nitip

Terkait adanya calon satpol PP yang tidak memenuhi syarat namun dinyatakan lulus pada Penerimaan Tenaga Bantuan Jasa Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak tahun 2019, hari ini, Kamis (31/10/2019) DPRD memanggil Kepala Dinas Satpol PP untuk Rapat Dengar Pendapat.

TOPTIME, RANGKASBITUNG – Munculnya soal isu ada peserta titipan dalam rekuitmen calon satpol PP dan adanya calon yang tidak memenuhi syarat namun dinyatakan lulus, menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak Dede Jaelani Pemkab Lebak mengaku sudah menekan kepada panitia agar tidak ada peserta titipan.

“Kita sudah banyak dosa, jangan bikin kita jadi orang zalim nambah banyak dosa. Jadi yang punya hak berikan haknya, yang lulus bilang lulus, jangan ada embel-embel siapa sih yang nitip, orang gede orang kecil nitip. Sesuai prosedur aja,” tegas Dede.

Selain itu Dede juga minta panitia rekrutmen tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) untuk membuka ke publik pihak-pihak yang menitip.

“Kalau misalnya rame-rame, tinggal buka aja siapa yang nitip, tanya aja Kasatpol PP. Ke saya juga banyak, cuma saya enggak pedulikan,” kata Dede kepada wartawan, Senin (4/11/2019).

“Kita sudah banyak dosa, jangan bikin kita jadi orang zalim nambah banyak dosa. Jadi yang punya hak berikan haknya, yang lulus bilang lulus, jangan ada embel-embel siapa sih yang nitip, orang gede orang kecil nitip. Sesuai prosedur aja,” tegas Dede.

Kamis (31/10/2019) DPRD memanggil Kepala Dinas Satpol PP untuk Rapat Dengar Pendapat.

Dalam rapat tersebut, hadir pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Lebak dan Kasatpol PP didampingi anggota panitia seleksi rekuitmen calon tenaga Satpol PP.

Beberapa waktu usai menghadiri acara, ketika ditanya terkait pertemuannya dengan Komisi 1 DPRD Lebak, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lebak  menegaskan bahwa panitia seleksi sudah bekerja optimal. Bila pun ada yang tidak puas dengan hasil seleksi menurutnya itu wajar.

Namun dia menegaskan tidak ada peserta titipan yang lulus.

Terkait 3 nama peserta yang sudah dinyatakan lulus namun ternyata usianya kurang dari 18, menurut Dartim bisa ada kemungkinan jumlahnya bertambah.

“Itu baru umur. Belum ijazah. Belum Surat ket belum nikah dari KUA. Belum SKCK. Belum keterangan berbadan sehat dari RSUD,” kata dia.

Dartim juga mengatakan Komisi 1 DPRD  terlalu tergesa-gesa  memanggil dirinya. Karena kata dia proses seleksi belum selesai, masih ada tahapan lain yg harus ditempuh oleh peserta.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi I DPRD Lebak, H. Enden Mahyudin, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1 dan Kadis Satpol PP Lebak diketahui ada 3 nama dari 40 nama yang dinyatakan lulus ternyata tidak memenuhi syarat usia mininal yaitu 18 tahun.

Hasil dari rapat tersebut,  Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja selaku ketua Pansel harus bertanggungjawab atas lulusnya 3 nama yang tidak memenuhi syarat.

“Kejadian ini  harus menjadi evaluasi agar ke depannya tidak terjadi lagi. Pada saat pemberkasan, panitia juga harus teliti memeriksa KTP dan ijasah calon yang dinyatakan lulus,” kata Ketua Komisi I DPRD Lebak, Kamis (31/10/2019)

Dalam RDP juga disepakati bahwa tiga nama yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dinyatakan lulus tetap digugurkan saat pemberkasan dan pembuktian dokumen.

Namun kendati ada digugurkan, namun tidak dilakukan pergantian atau pengisian untuk memenuhi jumlah 40 orang karena tidak ada nama-nama cadangan.

“Karena sisa dari yang 40 juga sudah dinyatakan TL (tidak lulus-red) maka tidak mungkin yang tidak lulus menggantikan yang terlanjur dinyatakan lulus. Jadi sementara hanya 37 saja anggota Satpol PP yang lulus,” kata H. Enden.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Lebak, Imad Humaedi menuding ada ketidakberesan dalam rekuitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak. Pasalnya kata anggota dewan ini ada beberapa peserta seleksi yang dinyatakan lulus tapi ternyata usia tidak sesuai dengan persyaratan yaitu minimal 18 tahun pada saat mendaftar atau per 31 Oktober 2019.

“Saya menemukan beberapa nama umurnya kurang dari 18 tahun tapi dinyatakan lulus,” kata Imad Humaedi.

Dia menduga, diloloskannya peserta seleksi yang tidak memenuhi syarat ini karena titipan pihak tertentu.

Padahal kata Imad, pendaftaran sudah dibuat mekanisme online, tapi adanya peserta yang tidak memenuhi syarat tapi lulus mengindikasikan ada yang tidak beres dalam rekuitmen itu.

“Cara penilaiannya pun diragukan. Syarat usia saja sudah diabaikan, apalagi tahapan lainnya,” ketusnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lebak saat dikomfirmasi mengenai lolosnya beberapa nama peserta seleksi anggota Satpol PP yang usianya kurang dari 18 tahun saat mendaftar dia berkilah bahwa di pengumuman kelulusan ada ketentuan bagi yang lolos agar mempersiapkan dokumen persyaratan untuk diverifikasi.

” Jika tidak sesuai gugur,” kata Dartim.

Namun ketika ditanya kenapa yang tidak memenuhi syarat usia tidak terdeteksi oleh panitia, Dartim tidak menjawab.

Dalam pengumuman pemerimaan tenaga bantuan  jasa ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak tahun 2019 disebutkan, syarat pemdaftar pria harus berusia 18-25 tahun dan wanita 18-22 tahun per tanggal 31 Oktober 2019.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 10-17 Oktober 2019 lalu. (SYARIF)

scroll to top