Close

Pengeloloa Kuliner Hutan Kota Bantah Lokasinya RTH dan Klaim Sudah Bayar 187 Juta Tahun Pertama

DPRD Kota Bekasi Dorong Pengembalian Alih Fungsi Lahan RTH

Ilustrasi RTH

TOPTIME.CO.ID, BEKASI – Pengelola kuliner yang berada di hutan kota Budi Aryanto membantah tempat yang dikelola dan ditata pihaknya adalah ruang terbuka hijau (RTH)

” Ada keputusan walikota tentang rekomendasi pemanfaatan tanah sarana olahraga terbuka jadi bukan ruang terbuka hijau (RTH),” ujar Budi kepada Toptime.co.id (Group Siberindo.co), Rabu (21/10/20) sambil memperlihatkan dokumen yang bertuliskan keputusan Walikota Bekasi.

Dikatakan dia ketika pihaknya mendapatkan rekomendasi, bukan berarti langsung action melakukan pembangunanan. Langsung menindak lanjuti dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah terkait kerjasama dengan perseorangan.

Kemudian kata dia, setelah mendapatkan perjanjian antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan Budi Aryanto sewa lahan terbuka milik pemkot bekasi yang lingkungan gelanggang olahraga di tanda tangani Kepala Dispora daiatas materai selama 5 tahun.

” Jadi buakan RTH ini sudah jelas,” kata dia 

Saat disinggung pembayaran sewan lahan yang di kelola,  Budi mengakui di tahun pertama pihaknya sudah menyetorkan ke pemerintah sebesar kurang lebih 187 juta sedangkan untuk tahun kedua jatuh tempo di bulan Desember. Dan sedang mengajukan Adendum pengurangan biaya

” Tahun pertama sudah setor Rp 187 juta, untuk tahun kedua belum menyetorkan karena sedang mengajukan adendum,” kata Budi

Budi mengatakan bahwa beberapa kali mempertanyakan surat permohonan pengurangan baia sewa dampak Covid-19  kepada Kepala Bapenda Kota Bekasi.

” Sebagai warga negara yang baik saya selalu tanya kepada Kepala Bapenda terkait surat permohonan pengurangan biaya sewa,” kata dia sembari memperliahatkan Chat dirinya dengan Kepala Bapenda. 

Lanjut Budi, dasar dirinya mengajukan relaksasi pengurangan biaya sewa karena pada saat tahun baru banjir dan pada tanggal 25 banjir yang kedua kalinya, baru berjalan satu bulan ada pandemi Covid-19, selama tiga bulan tutup. Baru jalan beberpa bulan PSBB pengetatan lagi.

” Betul, bukan cuma saya pelaku usaha yang mengajukan keringan sewa, semua aktivitas UMKM baik pengusaha kecil, menengah dan atas mengajukan keringan baik oleh pemerintah, oleh swata. Maka sebabitu saya mengajukan Adendum pengurangan biaya sewa gak mungkin dong kita berjalan gak normal bayar pul,” tukas BudiĀ 

BACA JUGA :

Alih Fungsi RTH Hutan Kota Jadi Wisata Kuliner Menuai Kontroversi

DPRD Kota Bekasi Dorong Pengembalian Alih Fungsi Lahan RTH

Banyak Alih Fungsi Lahan RTH di Kota Bekasi, Kawali Desak Audit Lingkungan

HALAMAN SELANJUTNYA >>>>

scroll to top