Close

Ormas Badak Banten : Tanpa Pengawasan Publik, Dana Kapitasi JKN Puskesmas Rentan Penyimpangan

AGUS JAELANI

TOPTIME.CO.ID, RANGKASBITUNG – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Badak Banten menilai pengelolaan Dana kapitasi JKN oleh Puskesmas rentan terjadi penyimpangan karena nyaris tanpa melibatkan pengawasan masyarakat.

Ketua DPD Badak Banten Lebak, Eli Sahroni mengaku sudah mengantongi beberapa Puskesmas di Lebak yang diduga ada ketidakwajaran dan ketidak transfaran dalam mengelola dana kapitasi JKN tersebut.

Jelas Eli, pihaknya sudah menginventaris beberapa kejanggalan yang melibatkan oknum pengelola. Namun dirinya enggan merincikan secara detail karena masih terus melakukan proses investigasi dan penelusuran di beberapa Puskesmas lainnya.

“Sudah ada beberapa Puskesmas di daerah lain yang tersandung hukum karena tidak mengelola dan mendistribusikan sesuai aturan Permenkes, dan itu tak jauh berbeda dengan temuan kami di beberapa puskesmas di Lebak.

Eli mencontohkan, dengan tidak dipampangnya rekap penggunaan dana kapitasi di area Publik Puskesmas sudah menjadi indikasi tidak diberikannya akses bagi masyarakat untuk turut mengawasi anggaran kapitasi tersebut.

“Kita akan matangkan datanya, untuk selanjutnya kita ekapose agar menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan,” tandasnya.

TOPTIME.CO.ID berusaha menemui Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak, HM Sukirman untuk mendapatkan konfirmasi, namun yang bersangkutan sedang tidak ada di kantornya, Rabu (21/8/2019)

Begitu pun saat hendak menemui Sekretris Dinas Kesehatan, yang bersangkutan sedang tidak ada di ruangannya, Rabu (21/8/2019)

Dana kapitasi JKN adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Tarif kapitasi JKN untuk setiap puskesmas ditentukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun pernah merilis dan dipublikasikan di laman website KPK dipaparkan bahwa terdapat 4 kelemahan pengelolaan dana kapitasi.

Pertama, yaitu masalah regulasi. Pengalokasian dana kapitasi sebesar 60% untuk penyelenggaraan jasa pelayanan dan 40% untuk dukungan biaya operasional berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakwajaran. Selain itu, aturan yang ada belum mengatur mekanisme pengelolaan sisa lebih dana kapitasi.

Kedua, yaitu masalah pembiayaan. KPK menemukan adanya indikasifraud (kecurangan) terkait pembiayaan karena penerima bantuan iuran dari puskesmas diperbolehkan pindah ke FKTP swasta.

Ketiga, yaitu masalah tata laksana dan sumber daya. KPK menilai sumber daya manusia yang ada di puskesmas belum memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi dana kapitasi. Hal tersebut tentu saja akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi penggunaan dana kapitasi. Ketidakpahaman ini mendorong persepsi bahwa dana kapitasi harus dihabiskan pada tahun yang sama sehingga, puskesmas akan berlomba-lomba menghabiskan dana untuk belanja yang tidak perlu atau bahkan melakukan manipulasi belanja

Keempat, yaitu masalah pengawasan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. Jika pelaksanaan tidak dibarengi dengan pengawasan, maka akan memperlebar celah untuk terciptanya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana kapitasi tersebut.

scroll to top