Close

MUI Lebak Gelar Deklarasi, Tolak RUU HIP

MUI Lebak Gelar Deklarasi, Tolak RUU HIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertempat di Sekretariat MUI Lebak, Mesjid Al-Araaf, Senin (29/6/2020)

TOPTIME.CO.ID, RANGKASBITUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak mendeklarasikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bertempat di Sekretariat MUI Lebak, Mesjid Al-Araaf, Senin (29/6/2020)

Dalam permyataan yang dibacakan oleh Ketua MUI, KH Mahpudin didampingi pengurus lainnya, ada 5 poin yang diserukan.

Dinyatakan MUI Lebak, mendukung maklumah yang dikeluarkan MUI Pusat dan Provinsi se-Indonesia.

Menolak dengan tegas RUU HIP karena berpotensi menghapus Pancasila sebagai dasar negara Indomesia, berpotensi melahirkan kembali paham komunisme dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan disintegrasi bangsa.

Pada deklarasi tersebut, MUI Lebak juga menuntut DPR RI untuk membatalkan RUU HIP dan menghentikan serta memcabutnya dari Prolegnas.

Umat Islam harus tetap tenang dan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bangkitnya paham komunisme serta medorong pihak berwajib mengusut tuntas siapa saja yang dicurigai membangkitkan paham komunisme di Indonesia.

Kami umat Islam siap berjihad untuk menjaga Pancasila dan NKRI dari rongrongan komunisme, dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pamcasila.

Surat Pernyataan MUI Lebak tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Mahpudin dan Sekretaris Umum H. Asep Saepullah.

Sedianya, surat pernyataan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPRD Lebak dan MUI Lebak sudah malayangkan surat permohonan audensi pada Jum’at (26/6/2020) namun hingga deklarasi berlangsung, Selasa (29/6/2020) belum ada konfirmasi dari DPRD untuk menemui para ulama tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lebak saat dikonfirmasi mengenai adanya surat permohonan audensi dari MUI Lebak membenarkan hal itu.

“Saya belum menerima disposisi untuk mewakili ketua. Kalau ada disposisi pasti saya hadir,” kata Wakil Ketua DPRD Lebak. Ucuy Mashuri.

Namun, Ucuy mengaku akan mengecek surat dari MUI tersebut.
“Kita (DPRD Lebak – red) siap menemui para ulama,” imbuhnya.

scroll to top