Close

KPU Kota Bekasi Sebut Rekomendasi Bawaslu Bisa Dijalankan Bisa Tidak

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI –  KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Bekasi Achmad Edwin Solihin mengatakn bahwa surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi bisa dijalankan bisa tidak.

” Kalau rekomondasi bisa dijalankan bisa tidak karena kita punya kajian hukum sendiri, terkait dengan itu seputar dana kampanye yang wajib menyerahkan laporan dana kampanye kan peserta pemilu,” ujar Achmad Edwin Solihin saat dihubungi melalui telepon selularnya. Jum’at (16/8/2019)

Kata dia, dalam hal ini adalah Partai Politik (Parpol) buka orang perorang Calon Legislatip (Caleg) nya, kecuali untuk anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan kewajiban parpol juga jelas di UU 7 itu adalah menyampaikan dana kampanye ke Kantor Akutan Publik (KAP) 

” Nah di Kota Bekasi semua parpol sudah menyerahkan termasuk Gerindra dan Gerindra juga sudah di audit,” katanya .

Pihaknya melihat dalam kasus Gerindra ini, pada dasarnya mereka sudah menyerahkan laporan dana kampanye dan itu sudah diumumkan. namun hanya saja katanya ada dua caleg yang tidak melaporkan dana kampanye.

“Maka, kepatutan yang dinilai oleh KPU, itu adalah partai politik. Selama DPC menyerahkan laporan dana kampanye, dan itu sudah memenuhi kepatutan.” terang dia.

Edwin membenarkan, bahwa surat KPU RI, DPC yang sah itu adalah versi Eko. Kata dia, pihaknya juga mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu versi Tanjung untuk mengakomodir, itu sudah dlakukan.

Saat ditanya rekomondasi Bawaslu yang meminta LPPDK kubu Eko apakah dilaksanakan atau tidak, Edwin mengatakan bahwa, rekomondasi yang disampaikan Bawaslu sudah disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi.” Jadi, kita tinggal tunggu jawaban saja.” katanya

Ketika disinggung alasan tidak hadirnya pihak KPU dan caleg terkait undangan Klarifikasi, Edwin berkilah bahwa pihaknya tidak pernah mendapat undangan klarifikasi tersebut dengan dalih surat tersebut hanya dikirim melalui WA.

“Saya cek tanda terima di sekretariat KPU, engga ada surat masuk, apalagi kalau lewat WA kan tidak resmi Bang,  sebab setiap surat masuk harus kita arsipkan. Tapi yang jelas, memang tidak ada surat masuk ke KPU. Dan itu sudah saya cek. Kalau masuknya resmi mungkin kita datang. Bisa juga dikonfirmasi masih ke Bawaslu juga.” sambung Edwin. 

Sebelumnya diberitakan pelanggaran tidak adanyalaporan hasil audit dana kampanye Partai  Gerinda Kota Bekasi kepengurusan Eko Setyo Pramono, Badan  Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kota Bekasi telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kota Bekasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, peraturan Bawaslu  nomor 29 tahun 2018 tentang  perubahan atas PKPU nomor 24 tahun 2019 tentang dana kampanye pemilihan umum, surat undangan klarifikasi partai gerindra kota bekasi versi  pengurus  Eko Setyo Parmono Nomor 49/K.Bawaslu . Prov-kab/HK.08/VI/2019 dan surat undangan klarifikasi  KPU Kota Bekasi Nomor 48/K.Bawaslu . Prov-kab/HK.08/VI/2019 serta merujuksurat KPU RI nomor 929/HK.06.01-SD/03/KPU/VI/2019 perihal kepengurusan DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bekasi, Surat kantor akutan public Peddy HF Dasuki tentang penjelasan hasil audit tertanggal 18 Juni 2019.

Dalam  surat rekomendasi no107/K Bawaslu Prov-Kab/PM 00.02/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Kota Bekasi  Tomy Siswanto (AJ)

scroll to top