Close

Kartu Sehat NIK Pemkot Bekasi Diujung Tanduk, KPK Sarankan Integrasi ke JKN BPJS

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar Program Kartu Sehat Berbasis Nomer Induk Kependudukan (KS-NIK) diintegrasikan ke Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Melalui Surat Nomor B/10174/LIT.04/10-15/11/2019 tertanggal 29 November 2019 sebagai tanggapan atas permohonan pertimbangan Kartu KIS,  yang ditantangani Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan berpendapat bahwa ada potensi masalah jika Jamkesda tidak intigrasi dengan JKN seperti tumpang tindih anggaran, ada potensi peserta PBI APBN dan PBI APBD Prov/kabupaten juga menggunakan fasilitas pengobatan gratis Jamkesda yang akan diselenggarakan, tidak mendorong kemandirian peserta BPJS karena yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri akan berhenti membayar premi dan berpindah ke layanan gratis Jamkesda.

Selain itu Jamkesda KS-NIK juga tidak mengoptimalkan layanan tingkat pertama (Puskesmas) sehingga tidak berjalannya fungsi rujukan sebagaimana skema asuransi sosial.

Selain itu juga  peningkatan kecurangan dalam layanan seperti klaim ganda, kecurangan pembayaran biaya pengobatan yang tidak diperlukan, potensi kebocoran bila Dinas Kesehatan tidak melakukan verifikasi atas klaim rumah sakit dengan baik. (SAR)

scroll to top