Close

Ini Pendapat Pengamat Soal Bakal Calon Wakil Bupati Bekasi dari Golkar

ilustrasi

TOPTIME.CO.ID, BEKASI – Terkait Dua nama calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi Pengamat Politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara sarankan agar proses seleksi diulang.

” Jika terjadi carut marut yang nggak jelas dalam proses penyeleksian cawabub bupati Bekasi seperti ini, maka sebaiknya proses seleksi tersebut diulang saja dan dilakukan sesuai dengan mekanisme UU,” ungkap Igor kepada Top Time (28/11/19)

Menurut Igor, sebaiknya kandidat calon diusung oleh partai koalisi dan dilakukan fit and propertest terlebih dahulu secara terbuka sehingga kader partai dan publik bisa menilai kemampuan bakal calon.

” Menjalankan proses seleksi yang sesuai aturan akan meminimalisir potenai konflik yg mungkin bisa terjadi dan hasilnya akan punya legalitas kuat bagi masyarakat Bekasi,” pungkasnya

Sebelumnya diberitakan demisioner Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim mengakui belum adanya proses penyeleksian wakil bupati sesuai mekanisme yang berlaku. Munculnya dua nama yang mendapat rekomendasi dari DPP, sepenuhnya atas campur tangan DPD Partai Golkar Jawa Barat. 

“Dalam hal ini, di internal Golkar Kabupaten, belum pernah ada rapat terkait munculnya dua mana itu. Tiba-tiba pada rezim Plt yang lalu, pak Yoyo dari Jawa Barat yang mengusulkan, bukan Pak Eka Supria Atmaja,” bebernya. Rabu (27/11/19)

“Di Golkar, munculnya dua nama menurut saya tidak melalui mekanisme yang benar, karena belum ada proses seleksi. Gak pernah ada rapat pengurus soal penyeleksian ini. Kita berhadap seleksi itu dibentuk sesuai proses,” imbuhnya. 

Kemudian, adanya pernyataan yang diutarakan Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat yang menyebut rekomendasi tersebut hasil kesepakatan partai koalisi di Jawa Barat. Pihaknya meminta, agar orang tersebut jangan terlalu maju dalam mengurusi Kabupaten Bekasi. 

“Kemarin pengurus DPD Jabar mengatakan itu sudah tahun lalu rapat di tingkat provinsi. Dalam hal ini soal wabup kan domainnya pengurus kabupaten, kenapa Jawa Barat yang sibuk. Harusnya Jawa Barat hanya menerima usulan di Kabupaten dan menyampaikan ke DPP, kita jadi curiga dengan tindak tanduknya,” bebernya. 

Dia pun menyoroti soal keputusan Panitia Pemilihan (Panlih) bentukan DPRD Kabupaten Bekasi, panitia yang dikomandoi Mustakim ini, menurutnya terlalu tergesa-gesa untuk memilih wakil bupati. Sebab, Panlih ini telah membuat jadwal dan dipaksakan tanggal 30 Desember 2019 sudah pelantikan wakil bupati. 

“Inikan luar biasa, ada apa ini DPRD. Kan sudah sering kali Pak Bupati bilang rekomendasi dari mitra koalisikan belum mengerucut ke dua nama, di Partai Golkar sendiri ada usulan satu nama lagi setelah dari DPP muncul dua nama,” akunya.

“Usulan Nasdem juga muncul nama yang berbeda. Padahal amanah Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada pasal 176 kalau tidak salah, itukan harus dua nama. Karena persoalan itu belum clear maka belum bisa diserahkan,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap agar panitia bentukan DPRD ini, jangan terkesan terburu-buru dengan alasan demi kemajuan dan kebaikan Kabupaten Bekasi. Harusnya, Panlih ini bersikap pasif saja. 

“DPRD itu panitianya, panitia pasif bukan panitia aktif, beberapa komentar saya lihat meminta Bupati segera serahkan nama, bila tidak nanti diancam bakal dilaporkan ke Gubernur. Kan melalui mekanisme undang-undang, yang mengantarkan pak bupati,” ungkapnya. 

“Bupati belum bisa serahkan karena itu harus clear dulu sesuai aturan main, gak bisa dipaksakan, aturan normatifnya harus ada, DPRD jangan terkesan memaksa, kan kita jadi bertanya, ada motif apa di DPRD ini,” tandasnya. (Sar)

scroll to top