Close

DPRK Aceh Besar Studi Banding ke DPRD Kota Bekasi

Sebanyak kurang lebih 14 anggota DPRK Aceh Besar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi untuk membahas mengenai PDAM dan kaitannya dengan perusahaan daerah lainnya dan juga PAD, pada Jumat, 11 Oktober 2019.

TOPTIME.CO.ID, BEKASI – Sebanyak kurang lebih 14 anggota DPRK Aceh Besar melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi untuk membahas mengenai PDAM dan kaitannya dengan perusahaan daerah lainnya dan juga PAD, pada Jumat, 11 Oktober 2019.

Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Dariyanto, S.Kom yang menerima kunjungan kerja kali ini, mengatakan bahwa sebenarnya Bekasi juga belum berani untuk menggunakan PDAM sebagai air minum dikarenakan bau kaporit yang sangat menyengat.

Dariyanto juga menyampaikan, bahwa PDAM sudah memberikan kontribusi dalam optimalisasi PAD, walaupun sebenarnya kurang sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Hal yang kemudian dilakukan untuk meminimalisir modal yang diberikan adalah dengan pipanisasi yang dibantu oleh PUPM, dan juga memberikan modal berupa barang kepada PDAM.

Untuk sumber dana sendiri hanya berasal dari APBD atau jika ada persetujuan dengan pihak ke-3 asalkan ada perjanjian yang dibuat. Sumber dana bisa juga diajukan kepada pusat (PUPM), seperti Bekasi pada 2014 – 2016 mendapatkan bantuan pipanisasi dari pusat. Pipanisasi ini dinilai penting karena pipa mempengaruhi kualitas air yang mengalir untuk kemudian digunakan.

Di Bekasi sendiri, ada beberapa perusahaan daerah yang memberikan PAD untuk kota, yaitu BPR Syariah, Mitra Patriot / Transpatriot (dalam hal ini bekerja sama dengan Departemen Perhubungan), Migas yang berhubungan dengan Pertamina dan juga BUMD di bidang kompos tetapi ini dinilai belum efektif dan disarankan untuk di stop.

DPRK Aceh Besar juga membahas mengenai tunggakan yang sering terjadi. Menanggapi itu, Dariyanto menyampaikan apabila terjadi tunggakan, lebih baik langsung dicabut, distop baru kemudian setelah dibayar, dipasang kembali.( ADV)

scroll to top