Close

DPRD Anyar Ngumpul di Kaloncing, Inilah Kesimpulannya

Sedikitnya ada 8 (delapan) anggota DPRD Kabupaten Lebak periode 2019-2024 berkumpul di Lebak Asri, Cibadak. Mereka menghadiri undangan diskusi dari Komunitas Kaloncing, Selasa (10/9).

TOPTIME.CO.ID, RANGKASBITUNG – Sedikitnya ada 8 (delapan) anggota DPRD Kabupaten Lebak periode 2019-2024 berkumpul di Lebak Asri, Cibadak. Mereka menghadiri undangan diskusi dari Komunitas Kaloncing, Selasa (10/9). Lantas apa sih hasil diskusinya. Berikut kesimpulannya yang dicatat oleh Charis Kadapi, notulen diskusi.

  1. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lebak yang hadir, Junaedi Ibn Jarta (PDIP), Bangbang SP dan Dindin Nurohmat (Gerindra), Agus Ider Alamsah (PDIP), Abdurakhman (PKS), Imad Humaedi (PPP), Tajudin (PKS), Aad (Perindo),dan M. Agil Zulfikar (Gerindra) mengakui bahwa lembaga legislative Lebak kalah power jika dibandingkan dengan eksekutif. Dari berbagai sisi, keberadaan eksekutif jauh lebih kuat dalam mengelola anggaran, meskipun DPRD adalah jelmaan dari kedaulatan rakyat. Karena itu, perlu diperbaiki kualitas komunikasi politik baik di dalam maupun di luar lembaga DPRD Lebak.
  2. Dalam rangka memaksimalkan fungsi budgeting yang masih lemah diperlukan penguatan basis komunitas. Misalnya membuat sanggar-sanggar kajian anggaran, membentuk tim perumus dan pengkaji anggaran dan lain sebagainya.
  3. Dalam rangka memaksimalkan FUNGSI BUDGETING pula, perlu membangun kesepakatan antara legislative dan eksekutif terkait proporsi perencanaan politik, berapa persen proporsi bupati dan wakil bupati dan berapa persen proporsi anggota DPRD. Sisanya biarkan menjadi proporsi teknokratik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rangka membangun proporsi tadi, diperlukan adanya pagu indikatif setiap kecamatan dan desa.
  4. Dalam rangka memaksimalkan FUNGSI CONTROLLING, DPRD Lebak perlu membangun team work dengan berbagai elemen eksternal, semisal mahasiswa dan non government organization (NGO) dalam pengawasan program pembangunan. Fokus pengawasan terhadap proyek yang berdampak besar bagi rakyat dan lingkungan. Sebab Kabupaten Lebak kaya dengan sumber daya alam, namun belum dimanfaatkan secara arif berwawasan lingkungan. Pengawasan terhadap kualitas pembangunan fisik adalah dengan memperhatikan rencana usia bangunan sebagai bagian dari efesiensi anggaran. Jangan sampai memperbaiki jalan itu-itu saja karena setiap tahun mengalami kerusakan (pemborosan anggaran).
  5. Dalam rangka memaksimalkan FUNGSI LEGISLASI, perumusan produk hokum daerah harus sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat, bukan pengusaha, apalagi penguasa. Silahkan bentuk team work dan jejaring untuk melakukan kajian dan diskusi Rencana Peraturan Daerah (Raperda) dan produk hokum turunannya. Terus melakukan kajian efektifitas Perda yang sudah ditetapkan, misalnya apakah Perda Wajib Mengaji berjalan sesuai harapan. Apakah Perda Wajib Diniyah sudah benar-benar diberlakukan. Jangan sampai Perda dibentuk tapi tidak bisa dilaksanakan.
  6. Kami Masyarakat Civil Lebak siap membantu dan memfasilitas kinerja-kinerja DPRD yang produktif, dengan menyiapkan jejaring penguatan legislator yang lebih teknokratik, berdaya juang dan bukan sub-ordinasi dari kekuatan eksekutif.
  7. Anggota DPRD adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Dalam system proporsional terbuka, rakyatlah yang menentukan kedudukan Anda sebagai legislator, bukan partai.
  8. Jauhi korupsi, hindari caci maki dan jangan konsumsi narkoba. Kembalikan marwah DPRD sebagai lembaga kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa.
  9. Terakhir. Anda DPRD Baru, Bukan Anak Baru, Tapi Harus Menjadi Pejuang Aspirasi Baru.
    Kaloncing, 10 September 2019, pukul 23.45 WIB
    Notulen
    ttd
    CK

*BACA JUGA : https://toptime.co.id/ngopi-bareng-komunitas-kaloncing-diapresiasi/

scroll to top