Close

Dikritik Politisi Golkar, Walikota Bekasi Tuding Pengritiknya Nyari Panggung

Machrul Falak Hermansah, ST. ( Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Periode 2014-2019 yang berasal dari Partai Golkar

AMSAR

TOPTIME.CO.ID, KOTA BEKASI – Dikritik  politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi bernama Machrul Falak Hermansah, Walikota langsung bereaksi. Walikota balik menuding politisi yang mengkritisi wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI sedang nyari panggung.

” Biasa cara berpikirnya dan bisa juga sedang mencari panggung,” ujar Rahmat Effendi selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, melalui pesan singkat. Sabtu (24/8/2019)

Saat ditanya sikap DPD Golkar atas pernyataan kadernya bahwa, apa benar wacana Bekasi bergabung ke DKI karena keuangan kota Bekasi yang mau bangkrut seperti kata Machrul, Walkota langsung membantahnya. Bahkan Rahmat Effendi mempersilahkan datang dan mengecek keuangan Kota Bekasi.

” Dateng saja ke.pemkot dan dan check.dengan BPKP dan BPK..aneh2 aja,”  tandas Walikota.

Sebelumnya diberitakan Machrul Falak Hermansah, ST. ( Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Periode 2014-2019 yang berasal dari Partai Golkar angkat bicara bergulirnya wacana  terkait penggabungan Kota Bekasi ke Daerah Khusus Ibukota (DKI ) Jakarta.

Dikatakan Machrul Falak , penggabungan sebuah Kota/Kab (Daerah Otonom) dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pada Pasal 22 Ayat 1 (Daerah Otonom dapat dihapus apabila Derah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu Menyelenggarakan Otonomi Daerah).


“Apakah Kota Bekasi Bangkrut? Usulan penggabungan Daerah Otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan,” kata politisi partai Golkar ini kepada TOPTIME.CO.ID, Jum’at (23/8/2019)

Machrul Falak Hermansah, ST. ( Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Periode 2014-2019 yang berasal dari Partai Golkar angkat bicara bergulirnya wacana  terkait penggabungan Kota Bekasi ke Daerah Khusus Ibukota (DKI ) Jakarta.

Dikatakan Machrul Falak , penggabungan sebuah Kota/Kab (Daerah Otonom) dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, pada Pasal 22 Ayat 1 (Daerah Otonom dapat dihapus apabila Derah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu Menyelenggarakan Otonomi Daerah).

“Apakah Kota Bekasi Bangkrut? Usulan penggabungan Daerah Otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan,” kata politisi partai Golongan Karya (Golkar) ini kepada TOPTIME.CO.ID, Jum’at (23/8/2019)

Dirinya menjelaskan, ketika Kota Bekasi pernah meminta Pengelolaan SMA/SMK yang tidak dikabulkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bahwa dalam hal pengelolaan SMA/SMK, mengacu pada UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan kemauan pribadi Gubernur.

“Jadi revisi dulu Undang-undangnya. Jika Pemerintah Kota Bekasi ingin menggratiskan SMA/SMK dengan tidak berbenturan dengan UU 23 /2014 adalah dengan memberikan Stimulasi Biaya Pendidikan kepada masing-masing Siswa/i SMA/SMK dengan mentransfer dana yang dibutuhkan untuk SPP,  lansung ke Rekening Siswa/i SMA/SMK tersebut. Nanti dari Siswa/i membayarkan ke sekolahnya masing-masing,” jelas Macrul

Selanjutnya terkait Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bekasi yang hampir 2 Trilyun  kata Machrul, didalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten mendapat bagian sebesar 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut serta 10% lagi tambahan untuk Pembangunan jalan dan Moda transportasi.

“Jika ingin mendapatkan bantuan keuangan lebih besar lagi dari Pemprov Jabar, Kepala Daerah dapat mengusulkan anggaran Pembangunan sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-undangan yang ada, saya yakin Pak Ridwan Kamil akan merespon dengan baik,” ujarnya.

Dirinya juga memastikan jika Kota Bekasi Bergabung ke DKI Jakarta akan memgalami beberapa kerugian diantaranya, kehilangan potensinya sebagai daerah otonom, tidak akan ada lagi DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah karena mengikuti aturan UU DKI sebagai daerah istimewa.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah sejak 2014 hingga saat ini terkait pemekaran dan penggabungan wilayah adalah moratorium. “Artinya tidak ada pemekaran dan tidak ada penggabungan daerah. Sampai kapan, sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di kantornya, Rabu (21/8/2019).

“Tapi sebagai ide dan aspirasi masyarakat, gagasan, toh enggak dilarang. Orang berpendapat kan. Tetapi posisi pemerintah hari ini untuk pemekaran daerah maupun penggabungan daerah itu moratorium,” kata dia.

Seperti diketahui, kota Bekasi mengusulkan untuk bergabung ke Jakarta yang dicetuskan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) sebagai Jakarta Tenggara. Hal tersebut merupakan opsi yang dipilih Pepen, dibandingkan pihaknya harus bergabung dengan Provinsi Bogor Raya yang dicetuskan Wali Kota dan Bupati Bogor. (*)

scroll to top