Close

Diduga Tak Miliki Izin, Dewan Ancam Tutup Bathcing Plant di Tungkal Ilir

Bathcing Plant di jalan Sri Soedewi Parit Gompong Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat, yang diduga tidak memiliki izin tetapi tetap beroperasi.

TOPTIME.CO.ID, TANJABBAR – Terkait Bathcing Plant yang diduga tidak memiliki izin, dewan ancam akan menutupnya bila terbukti pihak perusahaan tidak mengantongi izin apapun.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat, H. Syafril Simamora, kepada Top Time diruang kerjanya.

“Itu nanti akan kami tanyakan ke pihak Perizinan, apakah selama ini dia mendirikan bahtcing plant itu sudah ada izinnya apa belum”, ungkap Wakil Ketua DPRD yang kerap disapa Ucok Mora.

Ia juga mengatakan akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui lebih detailnya. Dan apa bila terbukti tidak memiliki izin maka akan kita tutup.

“Kami sebagai anggota DPRD ini kan fungsi kami sebagai pengawasan, kami akan panggil pihak terkait, karena kita harus tau dulu administrasinya seperti apa. Apabila terbukti tidak memiliki izin, bisa kita tutup”, tegasnya.

Ia juga mengatakan, “Apabila izin Hinder Ordonantie (HO) telah dicabut, seharusnya mereka tidak boleh lagi berjalan”, katanya.

Sementara, pihak pemilik Bathcing Plant tidak dapat dikonfirmasi dikarenakan pemilik sedang tidak berada di lokasi.

“Yang punya lagi di Jambi pak, kami dak berani berkomentar”, ucap salah seorang pekerja di Bathcing Plant tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Sejak tahun 2017, keberadaan Bathcing Plant di jalan Sri Soedewi Parit Gompong Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat, yang diduga tidak memiliki izin tetapi tetap beroperasi.

Saat TOP TIME mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjjabar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Nanik kepada TOP TIME mengaku kurang tahu apakah bathcing plant di jalan Sri Soedewi Parit Gompong Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir ijinnya sudah ada atau belumnya.

“Saya kurang tau, kalau tidak salah ijin sedang tahap kepengurusan”, katanya.

Untuk menempuh ijin tersebut kata dia, harus ada rekomendasi dari Lingkungan Hidup berupa SPPL.

“Kalau HO, sejak tahun 2017, tidak boleh dikeluarkan lagi, HO-nya sudah dicabut. HO itu bermerger, untuk persyaratannya ke-IMB. Kenapa bermarger, disitu, untuk mendapatkan tanda tangan kanan kiri itu hak mutlak supaya tau lingkungan sekitar”, ungkapnya.

Ketika disinggung batas waktu rekomendasi, ia mengatakan batas waktunya enam bulan.(MR)

scroll to top