Close

Dianggap Lecehkan DPRD, Koordinator Aksi Guru Honorer Terancam dipecat !

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memanggil para pihak terkait aksi di gedung DPRD Jum'at 29/11/19 lalu. Hadir dalam pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Karto didampingi Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah di dampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Bina Program. Senin (2/12/19)

TOPTIME.CO.ID, BEKASI – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memanggil para pihak terkait aksi di gedung DPRD Jum’at  29/11/19 lalu. 

Hadir dalam pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Karto didampingi Sekretaris Badan dan Kepala Bidang, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Inayatullah di dampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Bina Program. Senin (2/12/19)

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak meminta agar diberikan sangsi kepada koordinator aksi demo yang dilakukan oleh Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kerja Kontrak (FS-GTK TKK) yang dinilai sudah melecehkan lembaga DPRD.

” Saya meminta BKPPD agar memberhentikan kordinator aksi dipecat karena sudah melecehkan lembaga dengan mengirimkan surat jawaban undangan  DPRD,” tegas Abdul Rozak diruang rapat

Politisi partai Demokrat ini juga memberikan waktu satu minggu kepada Dinas Pendidikan dan BKPPD agar segera memberikan sanksi kepada koordinatir aksi. *BACA BERITA TERKAIT : https://toptime.co.id/ada-isu-gaji-akan-dipangkas-puluhan-guru-honorer-demo-ke-dprd-kota-bekasi/

” Kami Anggota DPRD Kota Bekasi merasa dilecehkan oleh seorang TKK yang diundang klarifikasi malah mengirinkan surat jawaban dan agitasi Demo,” tegas Bang Jek sapaan akrabnya.

” Dalam satu minggu ini kami akan menunggu hasil dari BKPPD dan Disdik, kalau tidak kami juga akan melaporkan atas pelecahan dan Berita Hoax,” tambahnya.

Senada dengan Ketua Komisi I, Nicodemus Gojang juga meminta Kadisdik dan Kepala BKPPD untuk memecat yang bersangkutan (Lukmanul Hakim red) karena sudah jelas melecehkan dan menyebar isu Hoax.

” Kop surat dan isi surat jawaban dari kordinator aksi sudah jelas, legalitasnya forum tersebut dipertanyakan dan surat tersebut tidak ada stempelnya,” ucapnya

” Kita panggil secara lembaga agar hadir memberiakn klarifikasi, malah mengirimkan surat tidak hadir. Ini namanya pelecehan terhadap lembaga,” imbuhnya 

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan bahwa terkait aksi Demo yang dilakukan oleh FS-GTK TKK tanpa sepengetahuan Dinas dan tidak ada izin dari Dinas

” Sebelumya sudah menyarankan ke para Kepala Bidang (Kabid) agar melakukan pendekatan prepentif dan demo yang dilakukan oleh FS-GTK TKK pihak dinas tidak pernah menyarankan dan tidak pernah menerimas surat pemberitahuan aksi dari para Guru TKK,” kata Inay.

Kadisdik juga mengatakan tidak banyak tau tentang organisasi atau perkumpulan di Kota Bekasi.

” Setahu saya di Bekasi adanya Forum Honorer Indonesia (FHI) yang diketuai oleh Firman, kalau ini saya tidak tau,” katanya

Sementara itu Kepala BKPPD Kota Bekasi Karto menilai Guru yang melakukan aksi pada Jum’at ke Gedung DPRD Kota Bekasi dinilai “songgong” (tidak sopan)

” Saya tidak tau ada demo itu namanya songong karena guru sudah mendapatkan gaji artinya ngapain demo,” katanya Karto di ruang Konisi I.

Karto juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu hasil dari Dinas Pendidikan dan akan memanggil yang bersangkutan (Lukamanul Hakim red)

” Kami menunggu rekomendasi kepala Dinas Pendidikan, apapun rekomendasinya akan dilaksanakan kalaupun dikategorikan berat akan diberhentikan dipecat,” tegasnya.(*)

scroll to top