Close

Demarkasi Ruang Private dan Ruang Publik Dalam Penerapan UU ITE

Advokat H. ALFAN SARI, SH.MH.MM.

Khususnya Pada Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016

Oleh Advokat
H. ALFAN SARI, SH.MH.MM.

TOPTIME.CO.ID, ARTIKEL – UU ITE Belakangan Menjadi Pasal Karet Tersexy (Dasyat) Sebagai Alat Pembungkam dan Pembelenggu Kebebasan Berpendapat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini cenderung digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan bahkan membungkam kritik. Bahkan tak jarang juga biasanya, UU ITE menyasar pada pelaporan yang dilakukan pihak-pihak personal/pribadi yang memiliki kekuasaan, termasuk aparat negara maupun pemerintah.

Padahal esensi UU ITE tentu jauh lebih besar dari sekedar urusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman, profesional, dan bertanggung jawab.

UU ITE seharusnya menjadi payung teduh berlakunya Cyber Law di Indonesia. Idealnya UU ITE harus diterapkan secara proporsional, profesional, dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Sebagaimana kita ketahui, hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu dalam sebuah negara pastilah tercantum pada konstitusinya. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).

Dan jika dibandingkan rumusan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan KUHP, jelas terlihat bahwa pengaturan defamasi dalam KUHP lebih memenuhi prinsip-prinsip perumusan delik dalam doktrin hukum pidana. Dengan kata lain, perumusan delik defamasi dalam KUHP, lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi justisiabelen.

Perbedaan penting lainnya dalam hal perumusan delik penginaan/pencemaran nama baik dalam UU ITE, jika dibandingkan dengan rumusan delik dalam KUHP, adalah tidak jelasnya pihak yang dihina. Hal ini dipahami dari adanya pengaturan delik penginaan terhadap institusi atau lembaga pada pasal-pasal lain di KUHP.

Menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana dikutip dalam tulisan Shinta Agustina yang berjudul “Meninjau Ulang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagai Pembatas Kebebasan Berekspresi: Rekomendasi untuk Revisi KUHP dan UU ITE” pada buku Kebebasan Berekspresi di Indonesia – Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya (hal. 123), bahwa pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian, serta perasaan subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri. Oleh karenanya tidak mengherankan, bahwa untuk pembuktian delik penghinaan, dibutuhkan unsur “tujuan untuk menghina” (oogmerk om te beledigen atau animus iniuriandi).

Dan masih dalam buku yang sama, Shinta memberikan kesimpulan dalam bukunya tersebut (hal. 133) bahwa politik hukum pidana pemerintah ketika menyusun UU ITE menjadikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Sanksi pidana hanyalah untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Merunut hal tersebut diatas, jelas tergambar UU ITE lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dunia usaha. Oleh karenanya dalam draf RUU versi pemerintah, tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik. Delik tersebut baru muncul dalam pembahasan RUU ini di DPR, sehingga bukan merupakan kehendak bangsa Indonesia dalam menanggulangi cyber crime.

UU ITE dipahami dalam arti sempit oleh sebagian orang, seolah-olah hanya sebagai alat mempidanakan orang terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Akhirnya yang tampak di masyarakat UU ITE seakan menjadi ‘Hantu’ bagi pengguna internet didalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya, berdiskusi juga guna mendapatkan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya.

Padahal esensi UU ITE tentu jauh lebih besar dari sekedar urusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman, profesional, dan bertanggung jawab.

UU ITE seharusnya menjadi payung teduh berlakunya Cyber Law di Indonesia. Idealnya UU ITE harus diterapkan secara proporsional, profesional, dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Adanya obrolan sesama ASN Pegawai PUSKESMAS PEDURENAN Bekasi dengan beberapa anggota WAG (WA Grup) yang notabennenya ada dalam “Ruang Privat” kini harus berakhir ke ranah hukum di Pengadilan Negeri Bekasi yang saat ini masih menjalani proses peradilan.

Dengan kasus tersebut, dapat dicermati bahwa ada ketidak pahaman Pihak Penegak Hukum pada umumnya tentang penerapan UU ITE, sehingga menganggap semua yang berada di internet adalah ruang public yang patut diketahui oleh umum. Artinya telah terjadi peleburan demarkasi antar ruang publik dan ruang privat sehingga tidak lagi ada batasan. Padahal jika dirujuk pengertiannya, baik penghinaan ataupun distribusi, sejatinya berada dalam konteks ruang publik bukan ruang privat. Ruang publik merupakan ruang terbuka dari kontestasi social, sehingga apa yang diwacanakan mesti dapat diakses dan diketahui dengan utuh oleh umum. Berbeda dengan ruang privat yang memiliki keterbatasan dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang, seperti SMS, WA dan Chating E-mail dll.

Menyikapi keadaan demikian, bahwa seharusnya penegak hukum selektif hendaknya untuk menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE, jika menangani cyber crime. Bila terkait dengan delik pencemaran nama baik, sebaiknya penegak hukum mengedepankan pasal-pasal dalam KUHP agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini lebih manusiawi.

Pemerintah juga harus bertanggung jawab didalam mengembalikan maksud dan tujuan pengaturan UU ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi ITE, bukan membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE.

Semoga Negara dapat lebih bijak didalam menyikapi keadaan dan kebutuhan Warga Negaranya didalam berkomunikasi/interaksi di kehidupan sosial bermasyarakat. (*)

scroll to top