Close

Bathcing Plant Diduga Tak Berijin, Kadis PMPTSP Tanjabbar Enggan Komentar

Bathcing Plant di jalan Sri Soedewi Parit Gompong Kelurahan Sungai Nibung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat, yang diduga tidak memiliki izin tetapi tetap beroperasi.

TOPTIME.CO.ID, TANJABBAR – Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Tanjab Barat, terkesan enggan berkomentar setelah diminta penjelasan terkait izin Bathcing Plant yang diduga tidak memiliki izin yang hingga kini tetap beroperasi.  *BACA JUGA : https://toptime.co.id/diduga-tak-miliki-izin-bathcing-plant-di-tungkal-ilir-tetap-beroperasi/

Saat hendak dikonfirmasi, Kepala DPMDPSP Yan Eri, terkesan tak mau berkomentar, Ia berkilah jika kondisinya sedang sakit. 

“Saya lagi di rumah ndo kurang enak badan. Kalo masalah itu langsung aja ke kecamatan atau Satpol pp” tulisnya melalui pesan singkat WhatsApp Selasa (21/10/2019).

Ia juga sengaja mengarahkan awak media mengkonfirmasi pihak kelurahan dan kecamatan sebagai pemegang wilayah. 

“Ndo tanya juga sama kepala desa dan kecamatan, disitu pernah dak mengeluarkan rekomendasi untuk proses bathcing plan-nya”, balasnya lagi.  ** BACA JUGA YG INI : https://toptime.co.id/diduga-tak-miliki-izin-dewan-ancam-tutup-bathcing-plant-di-tungkal-ilir/

Terpisah, Lurah Sungai Nibung kecamatan Tungkal Ilir, Alfizan Fajri, mengaku tidak mengetahui masalah perizinan Bathcing Plant. Ia beralasan jika ia baru satu tahun menjabat sebagai lurah diwilayah itu. 

“Saya tidak tau polemik Bathcing Plant selama ini, kami juga tak memiliki berkas peninggalan lurah terdahulu. Dan kemungkinan Lurah terdahulu lebih tau masalah ini”, Terangnya saat di jumpai di ruang kerjanya Selasa (22/10/2019). 

Ia juga mengaku akan turun kelokasi untuk mengetahui dan menyelusuri siapa pemilik usaha itu hingga izin usaha yang menjadi polemik.

“Nanti kami akan mengunjungi bathcing plan untuk tau siapa pemiliknya, dan tadi juga ada dari DPRD menelpon saya juga menanyakan masalah ini”, katanya.

Sementara salah satu tokoh masyarakat Kualatungkal, Muslim, mengkritik komentar para pejabat terkait yang terkesan saling lempar. Setidaknya, sekecil apapun usaha yang beroprasi di Tanjab Barat harus memiliki dokumentasi yang jelas, sehingga menjadi penyumbang PAD bagi daerah yang sudah di tuang dalam Perda. 

“Kalau izinnya abu abu, berarti pajak yang masuk juga abu abu. Tidak ada pemasukan bagi PAD kita, Kan rancu. Masa perizinan sampai dinas terkait tidak mengetahui, ada apa ini”, Tanyanya. (MR)

scroll to top