Close

Ada Isu Gaji Akan Dipangkas, Puluhan Guru Honorer Demo ke DPRD Kota Bekasi

Puluhan guru tenaga kerja kontrak (GTK) Honorer dan TKK yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kerja Kontrak Kota Bekasi gelar aksi massa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Demo ini lantaran ada isu dari media online gaji akan di potong. Jum'at (29/11/19)

TOPTIME.CO.ID, BEKASI – Puluhan guru tenaga kerja kontrak (GTK) Honorer dan TKK yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Guru Tenaga Kerja Kontrak Kota Bekasi gelar aksi massa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Demo ini lantaran ada isu dari media online gaji akan di potong. Jum’at (29/11/19)

Kordinator aksi Lukmanul Hakim mengatakan yang pertama adanya isu pemangkasan dari DPRD makanya temen-temen bergerak cepat mengklarifikasi hal itu ke DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi apakah benar adanya pengurangan dari gaji TKK semula dari Rp 3,9 juta menjadi Rp. 2,8 juta dan tadi di jawab oleh DPRD bahwa tidak melakukan pengurangan.

Dikatakanya akibat dari statmen tersebut ada kalimat rasionalisasi maka dalam kacamata kami rasionalisasi ada penambahan dan ada pengurangan dan Rp 2,8 juta itu muncul akibat kata rasionalisasi 

” Jadi ini hanya tebak-tebak ada isu yang dilemparkan ke kawan-kawan se- kota Bekasi,” cetus  lukman

Saat disinggung isu dari mana Lukman tidak bisa menyebutkan bahkan Lukman terlihat bingung.

” Kami tidak membahas hal tersebut kami fokus terhadap agitasi kami, isu tersebut muncul akibat akan adanya aksi damai guru rencana 3000 orang, lalu dari komisi-komisi berikut terkahir ada yang mengeluarkan statmen akan mengeluarkan kenaikan gaji TKK 4,5 jt,” dan kami datang menanyakan itu kenapa tidak dari kemarin-kemarin dibahas kenapa setelah kami aksi demo,” kata Lukman

Lanjut dia sesuai dengan agitasi, pihaknya mendorong agar mempercepat pengesahaan RAPBD Tahun 2020 disahkan sebelum 30 November kami TKK agar tidak terhambat gaji.

Lukman juga menegaskan bahwa aksinya murni tuntutan para guru tidak ditunggangi oleh siapapun

” Ini adalah murni tuntutan guru tidak ada kepentingan politik, menuntut hak kami,” tegasnya

Tuntutan pertama DPRD Kota Bekasi berencana akan mengurangi jumlah TKK, GTK dan pengurangan gaji menjadi Rp 2,8 juta.

Tuntutan kedua DPRD Kota Bekasi belum mengesahkan APBD Tahun 2020 dan harus disahkan sebelum 30 November 2019. Setelah itu dilaporkan ke Mendagri.

Tuntutan ketiga DPRD Kota Bekasi belum menganggarkan biaya untuk P3K yang sudah lulus pada tahun 2019.

Dan tuntutan keempat DPRD Kota Bekasi berencana akan membekukan Kartu Sehat (KS) yang dianggap sebagai devisit anggaran Pemkot Bekasi.

Ditempat yang sama Ketua Komisi I Anggota DPRD Kota Bekasi Abdul Rozak mengatakan menerima para pendemo dan mempertanyakan isu darimana terkait pemotongan gaji yersebut.

” Para aksi demo kita terima dengan baik, namun demikian kalau saya mendengar dari kordinator aksi bahwasanya bicara pemotongan gaji TKK yang disebut 2,8 jt dan kami pertanyak itu isu dari mana, namun demikian kordinator aksi mengatakan dapat informasi dari media online,” ujar Politis Partai Demokrat di ruang Komisi I.

Pihaknya juga mempertanyakan kepada koordinator aksi, media online mana yang dimaksud.

” Kami bertanya media online yang mana  dan yang bersangkutan tidak bisa membuktikan kepada kami anggota DPRD Kota Bekasi media online yang di sebut-sebut,” katanya

Atas sikap kordinator aksi yang tidak bisa membuktikan media online yang disebut-sebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan akan memanggil Lukman Hakim selaku kordintor aksi secara resmi kelembagaan guna dimintai klarifiaksi.

“Kita ini Lembaga. Kalau berbicara secara Lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kita akan memanggil Lukmanul Hakim selaku Koordinator Aksi guna dimintai klarifikasinya terkait komentarnya saat dalam aksi menyebutkan informasi yang didapat dari media online terkait adanya pemotongan gaji para Guru Honorer dan GTK sebesar Rp 2,8 juta. Siapa itu yang mengatakan? Kalau dia tidak bisa membuktikan sama saja dia nyebar HOAX dan mencoba mengadu domba antara Guru dengan Legislatif,” tegasnya.

Sementara politiskus PDI Perjuangan, Nicodemus Godjang mengatakan bahwa anggota DPRD membela para TKK dan GTK. Bahkan pihaknya meminta dinaikan upah mereka (TKK dan GTK).

“Kami anggota DPRD Kota Bekasi tidak ada namanya untuk menghapus TKK dan GTK, apalagi masalah upah. Kami membela upah guru agar sama dengan UMK Kota Bekasi, Wong ini uang rakyat ya untuk rakyat,” kata Nicodemus.

Namun dia sangat menyayangkan aksi yang dilakukan hanya berdasarkan kabar dari media online dan medsos.

“Kami menanyakan terkait isu yang mereka dapat bahwa anggota DPRD akan memangkas TKK dan GTK. Mereka juga tidak bisa menunjukkan apa yang mereka dapat dari media online maupun dari medsos,” pungkasny. (Sar)

scroll to top